Bupati: KSB Harus Siap Hadapi Skenario Terburuk Pascatambang
TALIWANG, MEDIAKSB – Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, meminta jajarannya menyiapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor pertambangan. Arahan itu Bupati sampaikan saat membuka Orientasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028 di Gedung Graha Praja, Senin (12/10/2026).
Haji Amar, sapaan akrab Bupati menilai, daerah harus bersiap menghadapi perubahan kondisi perekonomian khususnya pada masa pascatambang. Menurut Bupati, langkah antisipasi tidak bisa ditunda hingga perubahan itu benar-benar terjadi.
“Kita harus berani memikirkan skenario terburuk dan menyiapkan langkah antisipasinya sejak sekarang,” ungkapnya.
Arah tersebut tertuang dalam tema RKPD 2028, yakni “Memantapkan Konektivitas dan Infrastruktur Kewilayahan yang Menopang Klaster Ekonomi Baru”. Tema ini dipilih dengan mempertimbangkan struktur perekonomian Sumbawa Barat yang hingga kini masih didominasi sektor pertambangan.
Haji Amar menyebut, klaster ekonomi baru perlu diarahkan pada potensi unggulan daerah, antara lain pertanian, perikanan, dan peternakan. “Pengembangan ketiga sektor itu tidak boleh berhenti pada peningkatan produksi saja,” katanya.
Bupati menjelaskan, sektor unggulan tersebut harus diperkuat melalui pengolahan, pemasaran, rantai pasok, dan penciptaan nilai tambah. Dengan cara itu, manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Strategi tersebut juga ditopang hilirisasi pada skala mikro maupun makro. Dukungan konektivitas dan infrastruktur kewilayahan diharapkan membuat sumber daya daerah memberi nilai tambah lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Meski membidik sumber ekonomi baru, Haji Amar turut memastikan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan beriringan. Program Kartu Sumbawa Barat Maju akan dipertahankan sekaligus disempurnakan.
Sementara itu, program KSB Maju Luar Biasa diharapkan semakin konkret dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah. Bupati pun meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap rupiah anggaran memiliki sasaran yang tepat.
“Setiap anggaran dan kegiatan harus benar-benar diarahkan pada prioritas yang jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, program yang dijalankan pemerintah daerah tidak boleh sekadar menggugurkan kewajiban. Setiap kegiatan wajib memiliki arah yang terukur dan hasil yang nyata bagi warga.
“Kita perlu memastikan bahwa program yang dijalankan memiliki tujuan, fokus, serta dampak yang dapat dirasakan,” pungkasnya. (M-01)
