Mutasi Pejabat Hambat Kinerja PPID Pelaksana di KSB
TALIWANG, MEDIAKSB – Mutasi pejabat menjadi hambatan utama pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Permasalahan ini terungkap dari hasil visitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KSB dalam rangkaian penilaian PPID Award 2026.
Jabatan PPID Pelaksana melekat pada sekretaris dinas atau sekretaris badan. Akibatnya, setiap rotasi pejabat ikut mengganti operator yang selama ini menangani layanan informasi publik di organisasi perangkat daerah (OPD).
Hambatan tersebut tercermin pada rendahnya partisipasi PPID Award. Dari 40-an OPD, hanya 19 yang mengembalikan kuesioner, naik tipis dari 17 OPD pada penyelenggaraan perdana pada tahun 2025.
Kepala Diskominfo KSB, Dedy Damhudy M. Khatim, mengakui kondisi itu menjadi bahan evaluasi bagi PPID Utama. Kadis menilai peningkatan partisipasi sudah ada, meski belum signifikan.
“Memang enggak loncat jauh lompatannya, tapi setidaknya ada progres. Harapan ke depan, ya bertambah lagilah. Ini juga yang menjadi PR bagi kami,” katanya, Selasa (10/11).
Dedy menjelaskan, PPID Award bukan sekadar ajang penilaian. Ajang itu juga menjadi sarana mendorong keaktifan PPID Pelaksana sekaligus memberikan edukasi soal keterbukaan informasi.
“Ini salah satu sarana saja, PPID Award ini. Kami ingin pertama, keaktifan. Kemudian kami juga bisa memasukkan semacam edukasi, informasi,” ujarnya.
Dari kunjungan tim penilai ke seluruh OPD, Diskominfo KSB mencatat sebagian besar PPID Pelaksana meminta pelatihan penyusunan Daftar Informasi Publik serta Daftar Informasi yang Dikecualikan. “Rata-rata minta pelatihan,” akunya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Diskominfo KSB berencana menggelar bimbingan teknis tersertifikasi bagi seluruh PPID Pelaksana pada 2027. Penilaian PPID Award tahun depan juga akan melibatkan tim independen, setelah dua tahun berturut-turut ditangani tim internal dinas.
Dedy menyebut standar penilaian PPID Award tahun ini tidak berubah dibanding tahun sebelumnya. Perbedaan hanya terletak pada jumlah OPD yang berpartisipasi.
Kadis berharap peluncuran program Satu Data mendorong OPD lebih aktif mengelola informasi. Melalui Satu Data, PPID Utama akan menjadi muara seluruh data dari OPD.
“Semua data-data akan dalam frame kita sebagai muaranya dikumpul nanti, sehingga tidak ada distorsi lagi antara data di PPID Utama dengan sumber datanya,” tegasnya.
Dedy menilai momentum peluncuran Satu Data dapat menjadi pemacu bagi OPD yang selama ini belum aktif. Diskominfo KSB, lanjutnya, juga menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan perbaikan.
“Mudah-mudahan dengan sudah diluncurkan Satu Data kemarin, menjadi pemicu untuk teman-teman. Jadi ini menjadi evaluasi kami juga,” tandasnya. (M-02)
