Pemerintah KSB Susun Rekomendasi Statistik Sektoral
Taliwang, MediaKSB, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memperkuat tata kelola data statistik sektoral lewat rapat penyusunan rekomendasi kegiatan statistik. Rapat digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KSB melalui Bidang Statistik dan Persandian, Selasa (19/5).
Forum ini mempertemukan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Tim BPS KSB, serta seluruh operator data OPD di lingkup Pemerintah KSB.
Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, drh. Hairul, M.M., menegaskan pentingnya data yang terintegrasi sebagai fondasi pengambilan kebijakan. “Rekomendasi statistik ini bukan sekadar dokumen formal, melainkan instrumen perbaikan kualitas data di setiap perangkat daerah” katanya saat membuka rapat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Diskominfo KSB, Dedy Damhudy M.Khatim, S.P., M.Si., mengatakan, rapat ini menjadi langkah konkret mendorong penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai standar nasional.
“Kami ingin memastikan setiap kegiatan statistik di perangkat daerah berjalan terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Titin Yuliana, S.STP., M.Ec.Dev., menjelaskan rekomendasi ini merupakan kewajiban daerah dalam pengelolaan statistik sektoral.
“Rekomendasi kegiatan statistik memastikan data yang diproduksi perangkat daerah memenuhi prinsip penyelenggaraan statistik yang benar,” beber Titin.
Rapat membahas evaluasi kegiatan statistik yang selama ini dilaksanakan perangkat daerah. Tim BPS KSB turut memberikan masukan teknis agar rekomendasi yang tersusun selaras dengan standar statistik nasional.
Penyusunan rekomendasi ini menjadi bagian dari upaya lebih besar pemerintah daerah memperbaiki kualitas data sektoral. Data yang akurat dan terintegrasi dinilai krusial untuk mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran di Sumbawa Barat.
Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo KSB menargetkan rekomendasi rampung dan dapat diterapkan seluruh OPD dalam siklus perencanaan berikutnya. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data. (M-03)
