Bahas Percepatan PPS, DPRD KSB Temui Ketua Komisi II DPR RI
Taliwang, MediaKSB, – Perjuangan panjang masyarakat Pulau Sumbawa untuk membentuk provinsi sendiri kini menemukan momentum di ranah politik nasional. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Badaruddin Duri, memanfaatkan momentum kunjungan kerja DPR RI untuk membahas percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) beberapa waktu lalu.
Bertemu dengan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Badaruddin Duri menyampaikan aspirasi besar masyarakat Pulau Sumbawa agar pemerintah pusat dapat segera merealisasikan pembentukan PPS.
“Saya menyampaikan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa secara langsung kepada Ketua Komisi Il PR RI, agar perjuangan pemekaran provinsi terus mendapatkan perhatian serius di tingkat pusat,” ungkap Duri.
Dalam pertemuan tersebut, Dewan Duri sapaan akrabnya menekankan, Pulau Sumbawa telah memiliki kesiapan yang mumpuni untuk menjadi provinsi mandiri, baik dari sisi wilayah, infrastruktur dasar, potensi fiskal, hingga dukungan politik yang kuat.
“Isu pemekaran ini bukan baru kemarin disuarakan. Ini perjuangan panjang masyarakat Pulau Sumbawa. Sayangnya, sampai hari ini, langkah itu masih terkunci oleh moratorium daerah otonomi baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat,” jelasnya.
Duri juga secara tegas meminta Komisi II DPR RI untuk mendesak Kementerian Dalam Negeri agar segera mencabut moratorium DOB dan mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pembentukan PPS.
“Saya mendesak agar Kemendagri tidak lagi menunda. Jangan khianati aspirasi rakyat Pulau Sumbawa yang selama ini konsisten memperjuangkan pemekaran. PPS harus segera ditetapkan,” tegasnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyambut positif aspirasi tersebut. Bagi Duri, keberadaan Rifqinizamy yang juga sebagai kader Partai NasDem yang posisi strategis DPR RI menjadi angin segar dalam mendorong percepatan pemekaran PPS melalui jalur politik.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi salah satu titik penting dalam menguatkan perjuangan pemekaran PPS di Senayan, selain dari gerakan masyarakat sipil yang terus berlangsung. Ini murni suara rakyat. Ini soal keadilan dan cita-cita kemandirian wilayah,” pungkas Duri.
Sebagaimana informasi, perjuangan PPS telah ditempuh melalui berbagai jalur, baik dari bawah ke atas (bottom-up) melalui aspirasi masyarakat, maupun dari atas ke bawah (top-down) yakni melalui mekanisme kelembagaan dan komunikasi politik. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa langkah strategis terus ditempuh dalam menjaga perjuangan masyarakat menuju pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. (M-01)