Hari Ini, Aliansi PPS Akan Tutup Empat Jalur Strategis Pulau Sumbawa
Taliwang, MediaKSB, – Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) menggelar aksi besar-besaran hari ini, Selasa (2/6/2026), dengan menutup total empat titik jalur strategis utama secara serentak di seluruh Pulau Sumbawa.
Aksi Akbar bertajuk Gerakan People Power ini menuntut Presiden Prabowo Subianto mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dan memastikan Provinsi Pulau Sumbawa berdiri sendiri terpisah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Presiden Aliansi PPS, M. Sahril Amin, menegaskan aksi serentak hari ini merupakan puncak perjuangan rakyat Pulau Sumbawa yang sudah tidak sabar menunggu realisasi pemekaran daerah.
“Ini adalah gerakan people power rakyat Pulau Sumbawa yang bersatu menuntut hak kami untuk memiliki provinsi sendiri,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Empat titik penutupan jalur strategis tersebar di seluruh wilayah Pulau Sumbawa dan melibatkan massa dari berbagai kabupaten dan kota. Titik pertama di Poto Tano oleh Aliansi PPS KSB dan Aliansi PPS Sumbawa bersama berbagai elemen masyarakat. Titik kedua di jalur utama perbatasan Desa O’o dan Desa Manggeasih, Kecamatan Dompu, oleh Aliansi PPS Dompu.
Titik ketiga di Simpang depan Lawata Ama Hami, Kota Bima, oleh Aliansi PPS Bima Kota bersama berbagai elemen rakyat. Titik keempat di Simpang Tiga Jembatan Uma Me’e, Kabupaten Bima, oleh massa Aliansi PPS bersama berbagai elemen masyarakat setempat.
Sahril menegaskan, ada tiga tuntutan utama Aliansi PPS yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah, DPR RI, dan Komisi II.
Pertama, mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Destrada DOB 2026. Kedua, mencabut Keputusan Presiden terkait moratorium DOB yang selama ini dinilai menghambat aspirasi pemekaran wilayah. Ketiga, memastikan Provinsi Pulau Sumbawa berdiri sendiri sebagai daerah otonomi baru yang terpisah penuh dari Provinsi NTB.
“Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa sebagai hak rakyat yang sudah terlalu lama ditunda pemerintah pusat. Pulau Sumbawa memiliki potensi sumber daya alam, kapasitas fiskal, dan sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola pemerintahan provinsi secara mandiri,” tegas Sahril.
Sebagai informasi, dampak aksi hari ini sudah terasa sejak Senin (1/6/). Arus penyeberangan di Pelabuhan Poto Tano meningkat signifikan menjelang aksi berlangsung. Banyak pengendara dari Sumbawa memilih menyeberang lebih awal ke Lombok lantaran khawatir perjalanan mereka terganggu oleh penutupan jalur strategis yang dilakukan massa Aliansi PPS.
“Aliansi PPS menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jalan umum di Pulau Sumbawa atas gangguan yang ditimbulkan akibat aksi ini,” tutup Sahril. (M-01)
