Kontingen Porprov KSB Naik 40 Persen, Total 804 Atlet dan Ofisial
Taliwang, MediaKSB, — Kontingen Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB melonjak signifikan hingga 40 persen dibanding sebelumnya. Total 804 atlet dan ofisial disiapkan untuk berlaga di Porprov NTB, jauh melampaui jumlah peserta kontingen KSB pada Porprov sebelumnya yang hanya sekitar 600 orang.
Ketua KONI KSB, Andi Laweng, menegaskan lonjakan jumlah kontingen ini berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah cabang olahraga yang diikuti KSB. “Jika ditambah panitia, total peserta kami perkirakan mendekati 900 orang atau meningkat hampir 40 persen,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Andi menjelaskan, KSB kali ini mengikuti 41 cabang olahraga, naik drastis dari 28 cabor pada Porprov sebelumnya. Penambahan 13 cabor sekaligus menjadi salah satu faktor utama meningkatnya jumlah atlet, ofisial, dan kebutuhan anggaran kontingen secara keseluruhan.
Peningkatan jumlah kontingen ini juga berdampak langsung pada kebutuhan anggaran yang harus disiapkan pemerintah daerah. Kebutuhan anggaran untuk kontingen dan pelaksanaan Porprov diperkirakan mencapai Rp 6,8 miliar dan telah dilakukan penyesuaian menjadi sekitar Rp 6 miliar.
Untuk mendukung persiapan atlet, KONI KSB telah mendistribusikan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda). Andi menyebut progres Pelatda saat ini sudah berjalan 60 hingga 70 persen dari total target yang ditetapkan.
“Untuk Pelatda, progresnya sudah sekitar 60-70 persen. Sebagian besar kebutuhan sudah kami realisasikan dan tinggal menunggu tambahan anggaran untuk beberapa cabang olahraga lainnya,” jelas Andi.
Untuk tahun ini, KSB juga mengemban tanggung jawab sebagai tuan rumah tiga cabor yang dipertandingkan dalam Porprov NTB, yakni kick boxing, hapkido, dan panahan. Kebutuhan anggaran sebagai tuan rumah diperkirakan mencapai Rp 1,9 miliar, mencakup sarana prasarana, pelaksanaan kegiatan, hingga seremoni pembukaan dan penutupan.
Andi mengungkapkan, berdasarkan arahan pemerintah daerah, KONI diminta melakukan efisiensi dari usulan awal sekitar Rp 14 miliar menjadi Rp 11 miliar. Namun hingga saat ini, KONI baru mampu menekan kebutuhan menjadi Rp 11,8 miliar.
“Kalau diturunkan lagi tentu bisa saja, tetapi standar pelaksanaannya akan turun dan berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan,” tutup Andi. (M-01)
