Pemerintah KSB Gelar Pelatihan Penguatan Kapasitas Destana
Taliwang, MediaKSB, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Pelatihan Penguatan Kapasitas Kawasan Desa Tangguh Bencana (Destana) pada Rabu (26/8).
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD KSB Henry Fitriawan menyampaikan, pelatihan ini ditujukan agar dapat mengintervensi peningkatan nilai indeks desa sekaligus memperkuat ketangguhan desa dalam menghadapi bencana.
“Cukup dengan satu kegiatan, kita bisa mengintervensi dan meningkatkan nilai indeks desa, sekaligus juga membuat desa-desa kita lebih tangguh terhadap bencana,” katanya.
Henry menjelaskan, hasil pelatihan ini nantinya akan menghasilkan gambaran status ketangguhan bagi 25 desa peserta pelatihan. Nilai tersebut akan menjadi bahan evaluasi pada tahun keempat pelaksanaan program. “Mudah-mudahan bisa masuk di RKPDS 2027,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KSB, Abdullah dalam sambutannya menyampaikan data kebencanaan di Sumbawa Barat. Sepanjang tahun 2025, Sumbawa Barat masih didominasi angin kencang dan banjir. “Berdasarkan data bencana di KSB tahun 2025, kita mencatat yang mendominasi itu banjir, banjir bandang, dan cuaca ekstrem seperti angin kencang,” kata Abdullah.
Kalak turut menyinggung gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur beberapa waktu sebelumnya sebagai pengingat pentingnya mitigasi mandiri di tengah potensi bencana yang terus berulang setiap tahun, termasuk pada tahun 2026.
“Bencana alam tidak bisa kita ubah dan tentukan kapan waktunya, tapi persiapan atau mitigasi bisa kita siapkan sedini mungkin,” tegasnya.
Abdullah juga menyoroti penerapan program peningkatan kapasitas Destana di KSB yang dinilai belum optimal. Kalak menyebut capaian program penguatan desa di Sumbawa Barat masih jauh dari target, dengan baru 35 desa dari total 65 desa yang tercakup dalam pendataan program tersebut. “Meskipun belum semua, kita akan optimalkan yang sudah ada sembari memperbanyak lagi,” janjinya.
Di akhir Abdullah menyebut kehadiran narasumber dari Inspektorat pada kegiatan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai tujuan program, sehingga melahirkan standar operasional prosedur (SOP) lintas sektor yang langsung bisa diterapkan di setiao desa.
“SOP tersebut mencakup skema dukungan dana desa bagi program Destana beserta payung hukum dan aturan keuangannya,” tandasnya. (M-02)
