Hadapi Musim Hujan, BPBD KSB Susun Kajian Risiko Bencana

TALIWANG, MEDIAKSB – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tengah menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) menghadapi musim hujan. Penyusunan dokumen telah memasuki tahap asistensi kedua bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KSB, Abdullah menyampaikan dokumen KRB akan menjadi dasar seluruh rencana penanganan bencana di daerah. Kalak menargetkan penyusunan dokumen tersebut rampung pada akhir 2026.
“Dokumen Kajian Risiko Bencana inilah yang menjadi induk untuk dibuatkan dokumen-dokumen penanganan berikutnya,” ujarnya, Senin (16/11).
Abdullah merinci dokumen turunan dari KRB meliputi rencana pencegahan dan rencana kontinjensi. Selain itu, KRB juga memuat identifikasi sumber daya penanganan bencana yang dimiliki KSB.
Penyusunan KRB berjalan seiring persiapan BPBD KSB menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Saat ini, BPBD KSB tengah mengusulkan penetapan status siaga bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Surat keputusan (SK) usulan status siaga tersebut masih melewati sejumlah tahapan administrasi di lingkup Pemda. Setelah itu, SK baru akan diteruskan kepada Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah untuk ditetapkan.
“Masih proses di bagian hukum, ke asisten, Sekda, baru nanti penetapan oleh Bupati,” jelasnya.
Usulan status siaga ini muncul seiring berakhirnya status siaga kekeringan pada 21 November 2026. Data sementara BPBD KSB per 7 Oktober 2026 mencatat 2.326 kepala keluarga (KK) atau 9.349 jiwa terdampak kekurangan air bersih selama kemarau.
Warga terdampak kekeringan tersebar di lima kecamatan, yakni Poto Tano, Seteluk, Maluk, Taliwang, dan Jereweh. Kecamatan Poto Tano menjadi wilayah paling terdampak dengan 1.292 KK atau 5.213 jiwa, disusul Kecamatan Seteluk sebanyak 462 KK atau 1.848 jiwa.
Saat ini BPBD KSB mulai menyiapkan langkah antisipasi bencana musim hujan bersama instansi terkait. Abdullah menuturkan langkah awal dimulai dengan memetakan sumber persoalan yang berpotensi memicu bencana di wilayah KSB.
“Koordinasi dengan yang punya bendungan, misalnya unit pengelolaan bendungan. Kemudian dengan Dinas PU, bagaimana mengamankan drainase perkotaan, normalisasi sungai, dan lain-lain,” paparnya.
Menurut Abdullah, pembahasan langkah teknis penanganan masih berlangsung antarinstansi. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari kesiapan Pemda menghadapi potensi bencana selama musim penghujan.
“Kalau KRB rampung, kita punya acuan untuk menyusun rencana penanganan bencana secara menyeluruh,” tutupnya. (M-02)
