Diskominfo KSB Gandeng BRIN Susun Blue Print Pemerintah Digital

Bagikan ke :
Foto: Kerjasama Pemerintah KSB dengan BRIN (dok. PPID KSB)
Foto: Kerjasama Pemerintah KSB dengan BRIN (dok. PPID KSB)

Taliwang, MediaKSB, – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat (Diskominfo KSB) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menyusun Rencana Aksi Pemerintah Digital Tahun 2026-2030.

Kerja sama ini menjadi salah satu agenda prioritas dalam Nota Kesepakatan (NKS) yang ditandatangani Pemerintah KSB bersama BRIN terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi daerah.

Kepala Diskominfo KSB, Dedy Damhudy M. Khatim, menyebut penyusunan blue print pemerintah digital tersebut menjadi bagian dari rencana aksi jangka menengah yang akan dijalankan bersama BRIN.

“Ada juga program pendampingan Implementasi Pemerintah Digital melalui Rencana Aksi Pemerintah Digital Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026-2030,” kata Dedy.

Kadis menyampaikan, kerja sama dengan BRIN menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah, khususnya untuk mendukung transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

“Kami menyambut baik kerja sama ini. Kami optimistis kolaborasi dengan BRIN dapat memberikan dukungan yang baik bagi daerah, terutama melalui pendampingan, pengetahuan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Nota Kesepakatan bertajuk Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di KSB ini menjadi pedoman bagi kedua pihak dalam melaksanakan kegiatan secara sinergis, dengan mengoptimalkan sumber daya dan kompetensi masing-masing untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Ruang lingkupnya mengatur penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Selain itu, kerja sama turut mencakup pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi, sosialisasi, pengembangan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran data dan informasi, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana.

Selain penyusunan rencana aksi pemerintah digital, kerja sama ini turut diarahkan pada sejumlah agenda prioritas lain, termasuk pendampingan Pilkades Serentak berbasis e-voting, mulai dari peningkatan kapasitas tim teknis, sertifikasi perangkat, hingga pendampingan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaannya.

Sinergi kedua pihak diharapkan dapat memperkuat pengembangan sumber daya manusia, mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan, sekaligus mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan KSB ke depan.

“Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat,” tutup Dedy. (M-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *