Sebelum Beroperasi, Dishub Ingatkan Kapal Cepat Teken MoU dengan Bupati
TALIWANG, MEDIAKSB – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengingatkan operator Kapal Cepat Sekongkang Trans Bahari untuk menandatangani MoU dengan Bupati Sumbawa Barat sebelum beroperasi. Pesan disampaikan setelah muncul rencana pelayaran perdana rute Labuhan Lalar–Labuhan Haji, Rabu (11/11).
Dalam informasi tersebut, CEO Sekongkang Trans Bahari, H. Basuki Rasyid, kapal akan melayani penumpang setiap pagi dengan jadwal keberangkatan dari Labuhan Lalar pukul 07.00 WITA. Dari Labuhan Haji, Lombok Timur, kapal bertolak pukul 09.00 WITA dengan harga tiket Rp250.000 per penumpang.
Sekretaris Dishub KSB, Syaifullah, menyebut dari sisi keselamatan, operasi kapal cepat telah mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Benete. Dokumen itu menjadi syarat kapal dapat bertolak dari pelabuhan.
“Kalau sudah keluar SPB, itu berarti mereka sudah lengkap dari sisi keselamatan kapal,” ujarnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (11/11).
Meski demikian, Syaifullah menilai kelengkapan dokumen pelayaran belum menuntaskan urusan dengan Pemerintah KSB. Operator masih perlu menyepakati MoU bersama Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah.
Syaifullah menilai, operasi kapal cepat Labuhan Lalar–Labuhan Haji akan memanfaatkan Pelabuhan Labuhan Lalar yang masih merupakan aset daerah.
“Sudah dilakukan pengecekan awal. Kalau sesuratnya sudah, tapi maksud kita kan ada MoU juga yang harus dibuat bersama Bupati,” katanya.
Menurut Syaifullah, MoU itu nantinya menjadi dasar pengaturan retribusi atas pemanfaatan fasilitas pelabuhan milik daerah oleh operator kapal.
“Karena dia menggunakan aset daerah, jadi bagaimana proses untuk PAD-nya, retribusinya. Makanya harus segera semuanya,” tegasnya.
Eful, sapaan akrabnya mengakui, operator bergerak lebih dahulu dengan mengumumkan jadwal sebelum seluruh administrasi rampung. Dishub KSB sendiri sengaja belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait jadwal operasi kapal.
“Mereka sudah duluan. Kita selama ini belum memberikan pernyataan resmi terkait kapan operasi dan lain sebagainya, karena kita ingin selesaikan dulu MoU-nya,” jelasnya.
Syaifullah merinci kontribusi kapal cepat bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) KSB bersumber dari biaya sandar di pelabuhan. Adapun skema pendapatan dari penjualan tiket penumpang belum diketahui.
“Kalau kami, PAD-nya itu di penyewaan pelabuhan, tempat sandarnya itu saja. Kalau yang tiket, belum tahu teknisnya seperti apa. Selama ini belum ada,” tuturnya.
Untuk menuntaskan persoalan itu, Dishub KSB berencana akan bertemu dengan direktur perusahaan operator kapal. Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas kelengkapan administrasi operasional, sekaligus memeriksa ulang kondisi kapal secara langsung.
“Ini yang harus kita duduk bersama dengan mereka, dengan Pak Kadis. Kapal jalan, kita pastikan kembali dokumen-dokumen kapalnya,” pungkasnya. (M-03)
