Fraksi PAN KSB Pertanyakan Lonjakan Target PAD 2027 Capai 68,7 Persen

Bagikan ke :

TALIWANG, MEDIAKSB – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mempertanyakan lonjakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 yang naik 68,7 persen. Fraksi PAN juga menyoroti tingginya belanja pegawai dan ketergantungan RAPBD 2027 pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp450 miliar.

Catatan itu disampaikan anggota Fraksi PAN, Iwan Irawan Marhalim, dalam pemandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 pada rapat paripurna DPRD KSB, Rabu (14/10/2026). PAN menerima Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut, sembari meminta seluruh catatannya dijawab tertulis oleh Bupati Sumbawa Barat.

Iwan menyebut target PAD 2027 dipatok Rp268,2 miliar, naik Rp109,2 miliar dari proyeksi 2026 sebesar Rp159 miliar. Padahal, PAD tertinggi sebelumnya hanya sekitar Rp160,3 miliar pada 2025.

PAN meminta pemerintah menjabarkan asumsi penerimaan setiap jenis pajak dan retribusi, termasuk strategi baru untuk mencapainya. Iwan juga mempertanyakan kesiapan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang plafon anggarannya hanya sekitar Rp17,04 miliar.

Di sisi lain, pendapatan transfer mencapai Rp1,145 triliun atau 75,72 persen dari total pendapatan Rp1,512 triliun. PAN menilai porsi itu menunjukkan risiko ketergantungan fiskal yang perlu diantisipasi.

Pada sisi belanja, PAN mencatat belanja pegawai mencapai Rp781,2 miliar atau 40,75 persen dari total belanja Rp1,917 triliun. Pemerintah diminta menjelaskan proporsi itu terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

PAN juga meminta daftar pos efisiensi belanja barang dan jasa senilai Rp520,9 miliar. Selain itu, pemerintah diminta menyampaikan daftar calon penerima hibah Rp23,41 miliar dan bantuan sosial Rp32,24 miliar sebelum APBD ditetapkan.

Iwan mengapresiasi alokasi Rp223,85 miliar untuk jalan, jaringan, dan irigasi dari total belanja modal Rp388,85 miliar. Meski begitu, PAN meminta rincian lokasi pembangunan di setiap kecamatan serta rencana pengadaan tanah senilai Rp58,38 miliar.

PAN turut menyoroti program Kartu Sumbawa Barat Maju dan Sumbawa Barat Maju Luar Biasa yang dinilai belum dijabarkan secara konkret. Pemerintah diminta merinci pagu, target penerima, dan indikator keberhasilan setiap layanan.

Menurut Iwan, sektor prioritas justru memiliki plafon relatif kecil. Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan hanya menyerap sekitar 5,8 persen belanja daerah.

Terkait pembiayaan, seluruh penerimaan pembiayaan bersumber dari SILPA Rp450 miliar. PAN mengingatkan proyeksi SILPA harus realistis karena selisih perencanaan dan realisasi dapat memengaruhi struktur APBD berikutnya.

Iwan menilai pemerintah daerah tidak semestinya mengandalkan sisa anggaran tahun sebelumnya untuk menopang program. Menurutnya, ketelitian pembahasan APBD harus dijaga agar anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. (M-07)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *