Banggar DPRD KSB Soroti Sempitnya Ruang Fiskal APBD 2027
TALIWANG, MEDIAKSB – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyoroti sempitnya ruang fiskal dan tingginya ketergantungan struktur APBD pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Catatan itu disampaikan pada saat Paripurna laporan Banggar atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (09/11).
Anggota Banggar DPRD KSB, Santri Yusmulyadi memaparkan, kebutuhan anggaran yang bersifat mendesak terus meningkat, sementara penerimaan daerah tertekan oleh kelesuan perekonomian regional maupun nasional. Di sisi lain, belanja wajib menyedot porsi anggaran yang besar dalam APBD.
“Tingginya porsi belanja terkait mandatory spending dan operasional rutin membatasi fleksibilitas daerah dalam membiayai program pembangunan strategis daerah,” ungkapnya.
Banggar juga menilai prioritas belanja daerah sampai saat ini masih belum tepat sasaran. Menurut Santri, sebagian program belum memberi manfaat nyata bagi warga Sumbawa Barat.
“Pengalokasian anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, sehingga masih terdapat program belanja yang kurang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Persoalan lain, lanjut Santri, terletak pada pola penyerapan anggaran. Realisasi belanja cenderung lambat pada triwulan awal dan menumpuk di akhir tahun.
“Penumpukan di akhir berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan program dan pengawasan,” sambungnya.
Dari sisi pembiayaan, Banggar mencatat selisih berulang setiap tahun antara target SiLPA dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kondisi ini, kata Santri, menuntut proyeksi realisasi belanja yang lebih ketat dan akurat.
“Penggunaan SiLPA secara berlebihan untuk menutup celah defisit anggaran berisiko mengganggu stabilitas likuiditas fiskal jika realisasi audit SiLPA meleset dari estimasi awal,” tegasnya.
Banggar turut menyoroti belum maksimalnya skema pembiayaan kreatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha, untuk mendanai infrastruktur skala besar. “Penyertaan modal pada BUMD juga diminta diperketat analisis kelayakan dan kinerjanya,” tuturnya.
Berangkat dari catatan tersebut, Banggar merekomendasikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat sektor unggulan daerah. Sektor itu meliputi pariwisata, jasa perdagangan, pertanian, perikanan, serta pemanfaatan aset daerah.
Santri menyebut KSB masih memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Banggar pun meminta pemerintah bekerja maksimal mengintensifkan pemungutan pajak daerah, retribusi, dan tata kelola aset agar target pendapatan 2027 terealisasi optimal tanpa memberatkan masyarakat.
“Pemutakhiran data subjek dan objek pajak harus dilakukan ssecara berkala. Langkah itu perlu dibarengi dengan penguatan digitalisasi sistem pemungutan guna meminimalisasi potensi kebocoran penerimaan,” tegasnya.
Banggar juga meminta optimalisasi dividen dan laba bersih BUMD serta pengelolaan aset produktif daerah. Seluruh rekomendasi itu diarahkan untuk mendukung tema pembangunan KSB 2027, yakni Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah, dan Pertumbuhan Pendorong Ekonomi Baru. (M-05)
