APBD KSB 2027 Ditetapkan, Belanja Daerah Capai Rp1,9 Triliun
TALIWANG, MEDIAKSB – DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama pemerintah daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-32, Senin (9/11). APBD 2027 memuat belanja daerah Rp1,917 triliun, ditopang pendapatan Rp1,512 triliun dan pembiayaan netto sebesar Rp405 miliar.
Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, dalam pendapat akhirnya menyampaikan terima kasih kepada DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) atas pembahasan yang komprehensif. Seluruh koreksi, saran, dan catatan strategis dewan, menurut Haji Amar, menjadi indikator nyata kesamaan sikap kedua lembaga.
“Kita memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk menjaga arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Menjawab rekomendasi Banggar, Haji Amar, sapaan akrab Bupari menyatakan, Pemda akan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan guna memperkuat kemandirian fiskal. Pemda juga mendorong sistem penganggaran yang terintegrasi, akuntabel, efektif, dan efisien, disertai penguatan pengawasan internal.
Di bidang kesejahteraan, Pemda berkomitmen memperluas cakupan dan ketepatan sasaran perlindungan sosial melalui Kartu Sumbawa Barat Maju dan Program Sumbawa Barat Maju Luar Biasa. Belanja infrastruktur diarahkan memenuhi standar pelayanan minimal dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
Komitmen lain menyasar mutu pendidikan, perlindungan tenaga kerja lokal, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, serta pengembangan pariwisata kerakyatan dan pariwisata investasi.
“Seluruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk akselerasi pelayanan dasar, produktivitas daerah, dan pertumbuhan klaster ekonomi baru,” tegas Bupati.
Haji Amar memastikan dokumen Raperda APBD segera dikirim ke Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk dievaluasi. Langkah itu ditempuh agar program kerja 2027 dapat dimulai tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD KSB, Merliza Jawas, mengingatkan pemerintah agar APBD benar-benar menghadirkan perubahan bagi warga. Politisi Partai Gerindra ini tidak ingin pembahasan anggaran berhenti pada urusan administrasi semata.
“Kita tidak ingin APBD hanya menjadi dokumen administratif yang selesai dibahas dan disahkan, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan,” katanya.
Merliza menekankan sinergi DPRD dan pemerintah daerah harus terus dibangun tanpa mengabaikan fungsi masing-masing lembaga. Kemitraan yang sehat, lanjutnya, mampu mengelola perbedaan pendapat secara dewasa, terbuka, dan bertanggung jawab.
Merliza juga menyoroti keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Kondisi itu, menurutnya, menuntut pemerintah berani memilih program yang paling berdampak bagi masyarakat.
“Keterbatasan kemampuan keuangan daerah harus dijawab dengan keberanian menentukan prioritas, bukan sekadar membagi anggaran secara distributif. Keberhasilan APBD 2027 lebih ditentukan oleh kualitas perencanaan, ketepatan waktu pelaksanaan, dan integritas aparatur ketimbang besarnya alokasi anggaran,” tandasnya. (M-06)
