Brida KSB Susun Kebijakan Klaster Perikanan Air Tawar

TALIWANG, MEDIAKSB – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyusun policy briefpemanfaatan saluran irigasi bendungan untuk membentuk klaster perikanan air tawar. Langkah ini disiapkan agar KSB tidak lagi bergantung pada pasokan ikan air tawar dari luar daerah.
Selama ini, KSB rutin mendatangkan ikan air tawar dari Pulau Lombok setiap hari. Pemerintah KSB pun membidik saluran irigasi Bendungan Bintang Bano dan Tiu Suntuk sebagai basis budidaya.
Kepala Brida KSB, Mars Anugerainsyah menjelaskan, perumusan kebijakan diawali kajian bersama pakar Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat. Kampus tersebut juga akan mengawal pendampingan teknis, penyusunan regulasi, hingga riset.
“Kami menggandeng akademisi agar rumusan kebijakan ekonomi lokal ini memiliki pijakan ilmiah yang kuat,” kata Mars, Minggu (25/10).
Salah satu fokus policy brief adalah tata kelola air pada saluran irigasi. Brida mengkaji payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup), karena irigasi berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS). Regulasi itu juga penting untuk mencegah konflik kepentingan antara petani dan pembudidaya ikan.
“Kami bergerak ke sana agar tidak salah mengambil langkah sebagai dasar Pak Bupati dalam membuat kebijakan,” ujarnya.
Mars menegaskan, program ini berfokus pada hilirisasi produk bernilai ekonomi tinggi, bukan sekadar budidaya ikan konsumsi. Komoditas utamanya adalah ikan gabus dan ikan betok yang merupakan komoditas endemik.
Ikan gabus dinilai memiliki potensi medis besar melalui ekstrak albumin. Pengolahannya menerapkan prinsip zero waste, karena sisa daging ekstrak dapat diolah menjadi abon.
“Satu ekor ikan gabus ukuran kecil mampu menghasilkan hingga 60 cc albumin. Ini peluang ekonomi luar biasa karena kebutuhan medis rumah sakit sangat tinggi, sementara 20 cc albumin harganya mencapai Rp150.000,” papar Mars.
Keramba di saluran irigasi juga dinilai mampu memberi pendapatan harian bagi petani sambil menunggu panen padi. Pemerintah KSB menyiapkan enam hingga tujuh petak lahan Balai Benih Ikan (BBI) sebagai pusat riset bersama akademisi. Adapun kerja sama dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) difokuskan pada pembukaan akses pasar produk olahan.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang daerah mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KSB mencatat kontribusi sektor tambang melandai dari hampir 80 persen menjadi 68 persen.
“Pemerintah daerah perlu menyiapkan sektor alternatif sebelum kontribusi tambang terus menurun,” pungkas Mars. (M-02)
