Diskominfo KSB Dorong OPD Lengkapi Metadata Statistik Sektoral
Taliwang, MediaKSB, – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera melengkapi metadata statistik sektoral. Upaya ini ditegaskan melalui Rapat Penyusunan Metadata Statistik Sektoral yang digelar di aula Diskominfo KSB, beberapa waktu lalu.
Kepala Diskominfo KSB, Ir. Abdul Muis, M.M., menegaskan pentingnya metadata sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan data sektoral dan merupakan bagian dari penerapan prinsip Satu Data Indonesia(SDI).
“Metadata merupakan instrumen yang menjamin keakuratan, mempermudah pengelolaan, dan mencegah terjadinya duplikasi data. Karena itu, setiap OPD harus menaruh perhatian serius pada penyusunan metadata,” ujarnya.
Menurut Muis, sapaan akrabnya, progres penyusunan metadata di lingkup OPD masih jauh dari harapan. Hingga saat ini, belum mencapai 50 persen OPD yang melengkapi metadata sesuai ketentuan.
“Ini menjadi tantangan yang harus kita benahi bersama. Penyusunan metadata tidak bisa dikerjakan setahun sekali, tetapi harus dilakukan secara rutin agar data sektoral KSB benar-benar lengkap dan sesuai prinsip SDI,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, peserta mendapat pembekalan mengenai jenis-jenis statistik, dasar hukum, manfaat metadata, hingga teknis pengisian formulir metadata kegiatan, indikator, dan variabel.
“Materi yang disampaikan sangat krusial untuk meningkatkan kapasitas OPD dalam menghasilkan data yang berkualitas,” kata Muis.
Lebih lanjut, Kadis juga menyoroti rendahnya pengajuan surat rekomendasi statistik dari OPD tahun 2025. Dari belasan OPD, hanya beberapa yang tercatat aktif, di antaranya Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Badan Riset Inovasi Daerah.
“Kita berharap ke depan semua OPD bisa lebih disiplin dalam mengajukan rekomendasi agar data yang dihimpun terstandarisasi,” tegasnya.
Di akhir, Muis menekankan, Diskominfo selaku Wali Data akan terus mendampingi OPD sebagai produsen data agar kualitas statistik daerah semakin meningkat. “Satu Data Indonesia bukan hanya kebijakan nasional, tetapi kebutuhan daerah agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (M-01)
