Forum 99 Tokoh Pulau Sumbawa: Dari Piagam Olat Utuk hingga Desakan Provinsi Baru
Taliwang, MediaKSB, – Forum Silatulfikri 99 Tokoh Pulau Sumbawa yang digelar di Pesantren Modern Internasional Dea Malela, 29–31 Agustus 2025, menjadi panggung pertemuan gagasan besar tentang masa depan Pulau Sumbawa.
Forum yang diprakarsai Prof. M. Din Syamsuddin itu dihadiri berbagai tokoh penting, mulai dari Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si., Bupati pertama KSB Dr. K.H. Zulkifli Muhadli, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, hingga perwakilan Kesultanan Sumbawa, Bima, dan Dompu.
Dalam sambutannya, Prof. Din Syamsuddin menekankan perlunya merumuskan “parenti talanis” sebagai pedoman hidup masyarakat Tanah Samawa. Dari forum ini, lahirlah Piagam Olat Utuk, sebuah komitmen moral persaudaraan dan kebersamaan untuk kemakmuran bersama.
Prof. Din sapaan akrabnya juga menegaskan, perjuangan besar yang harus diarahkan bersama adalah pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Menurutnya, perjuangan ini harus dijalankan dengan berpijak pada nilai Islam, adat, dan strategi politik yang tepat.
Isu pembentukan provinsi baru ini kemudian mengemuka sebagai tema paling strategis dalam forum tersebut. Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, dalam tanggapannya menyampaikan perlunya kesiapan fiskal dan pemerataan pembangunan sebagai prasyarat.
“Kita perlu menyiapkan perencanaan fiskal yang matang dan memastikan sinergi legislatif–eksekutif agar langkah kita memiliki legitimasi kuat. Semangat pembentukan provinsi harus benar-benar menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar agenda politik,” tegasnya.
Pesan dukungan juga datang dari Sultan Sumbawa Muhammad Kaharuddin IV yang disampaikan melalui Dr. K.H. Zulkifli Muhadli. Kyai Zul sapaan akrabnya menekankan pentingnya Piagam Olat Utuk sebagai landasan moral persaudaraan sekaligus ikhtiar bersama membangun Pulau Sumbawa.
Sementara itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah menyoroti strategi komunikasi dengan pemerintah pusat dengan menilai bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa membutuhkan diplomasi politik yang matang serta konsolidasi kekuatan internal.
“Kuncinya adalah sinergi legislatif–eksekutif. Tanpa itu, aspirasi pembentukan provinsi hanya akan berhenti pada wacana,” tegasnya.
Forum yang berlangsung tiga hari itu tidak hanya menjadi ruang silaturahmi tokoh, tetapi juga wadah untuk menyatukan visi besar Pulau Sumbawa. Dengan adanya Piagam Olat Utuk, para tokoh menegaskan komitmen moral persaudaraan, sekaligus menyalakan kembali aspirasi lama: lahirnya Provinsi Pulau Sumbawa sebagai jalan menuju kemakmuran bersama. (M-03)
