KI NTB Puji Esensi Keterbukaan Informasi di KSB

Bagikan ke :
Foto: Ketua KI NTB, Sahnam, S.H
Foto: Ketua KI NTB, Sahnam, S.H

Taliwang, MediaKSB, – Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan pujian terhadap esensi keterbukaan informasi publik yang telah mendarah daging dalam sistem pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Ketua KI NTB, Sahnam, S.H., menilai pemerintah daerah telah sungguh-sungguh mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan. Melalui pemenuhan kebutuhan informasi yang utuh, Pemerintah KSB berhasil menciptakan iklim transparansi yang berdampak nyata bagi kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.

Sahnam mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas paparan serta sambutan hangat jajaran pemerintah daerah saat kunjungan kerja. Sahnam menyebut suasana keterbukaan di KSB terasa sangat berbeda dibandingkan daerah lain.

“Dari lima kabupaten kota yang sudah kami kunjungi, KSB ini yang rasanya paling beda, sambutan dan paparannya luar biasa,” ujar Sahnam, Kamis (09/4).

Di sisi lain, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Husna Fatayani, S.Si., M.Sos., menyoroti keberadaan Forum Yasinan sebagai instrumen komunikasi dua arah yang sangat inovatif.

“Forum Yasinan di KSB sangat luar biasa dan perlu ditiru daerah lain karena mampu meruntuhkan sekat antara pemimpin dan rakyat,” akunya.

Terkait persiapan kegiatan Monev, Husna Fatayani mengingatkan agar fokus pada poin penilaian yang harus dipenuhi. “Pertama Ketersediaan data dan kemudahan akses masyarakat. Selanjutnya penguatan PPID terutama SDM di PPID Utama dan pelaksana. Selain itu optimalisasi pelayanan masyarakat juga harus ditingkatkan,” paparnya.

Sementara itu, Komisioner Bidang Kelembagaan, Dr. Armansyah Putra, M.Pd., menekankan pentingnya stabilitas sumber daya manusia dalam menjaga prestasi keterbukaan informasi. Armansyah menyarankan agar petugas pengelola PPID yang sudah memiliki kompetensi mumpuni tidak terlalu sering mengalami rotasi jabatan.

“Masalah yang sering kami temukan di daerah-daerah adalah pengelola PPID yag sering berganti. Jadi SDM yang sudah ada saat ini kalau bisa jangan dipindah,” pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah KSB dan KI NTB dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif. (M-05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *