Mahasiswa KSB Gelar Aksi, Bupati dan DPRD KSB Siap Tindaklanjuti 10 Tuntutan
Taliwang, MediaKSB, – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cordova (BEM Undova) Taliwang menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (1/9).
Aksi tersebut dilakukan secara maraton di sejumlah titik strategis, mulai dari alun-alun Kota Taliwang, Mapolres Sumbawa Barat, hingga berakhir di gedung DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Dalam orasinya, para mahasiswa membawa sepuluh tuntutan. Isu nasional yang diangkat antara lain penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR RI, desakan agar Presiden mencopot Kapolri dan Kapolda DKI, serta pengusutan tuntas kasus kematian driver ojek online, Affan Kurniawan.
Sementara untuk isu lokal, mahasiswa menuntut evaluasi sejumlah Program Strategis Daerah (PSD), pencabutan dan penjelasan lebih lanjut terkait Perda Pariwisata, serta dorongan kepada aparat dan pemerintah daerah untuk menutup peredaran minuman keras dan dugaan praktik prostitusi daring.
Aksi di Polres Sumbawa Barat diterima langsung oleh Kapolres KSB, AKBP Zulkarnain. Kapolres menyatakan siap menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan. Bahkan, Kapolres turut mendampingi mahasiswa dengan berjalan kaki menuju Kantor DPRD KSB sebagai bentuk komitmen menjaga keterbukaan ruang demokrasi.
Di gedung DPRD, mahasiswa juga diterima dengan baik. Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, bersama sejumlah anggota dewan, bahkan meminta aparat agar tidak menghalangi jalannya penyampaian aspirasi. Hadir pula Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., yang secara langsung menanggapi tuntutan mahasiswa.
Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah menegaskan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti semua poin aspirasi yang disampaikan massa aksi. “Yang tujuh poin akan kita teruskan ke pusat, sementara tiga poin terkait PSD, Perda Pariwisata, serta penutupan miras dan prostitusi online akan kita selesaikan di daerah,” tegasnya.
Bupati juga mengapresiasi sikap kritis mahasiswa terhadap situasi nasional maupun lokal. Menurutnya, kepekaan sosial politik generasi muda harus terus dibangun dalam kerangka menjaga persatuan bangsa. “Indonesia adalah rumah kita bersama. Maka tidak boleh ada yang merusaknya,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut secara konkret, mahasiswa meminta pejabat yang hadir untuk menandatangani petisi tuntutan mereka. Bupati, Ketua DPRD, sejumlah anggota dewan, serta jajaran Forkopimda pun secara bergantian membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut, menandai komitmen bersama menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. (M-03)
