15 Hektare Kawasan Kumuh Maluk Jadi Target Penataan Kemen PKP dan AMMAN
Maluk, MediaKSB, – Pemerintah pusat memberikan atensi khusus terhadap wajah kawasan permukiman di lingkar tambang Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, turun tangan memimpin koordinasi penataan kawasan yang kini kian padat.
Langkah ini menyasar perbaikan kualitas hidup warga di tengah pesatnya aktivitas industri ekstraktif. Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) KSB mencatat luas kawasan kumuh di wilayah tersebut mencapai 15 hektare.
Wamen PKP Fahri Hamzah menegaskan pentingnya keseimbangan antara industri dan hunian yang layak. Wamen tidak ingin pertumbuhan ekonomi tambang justru meninggalkan pemukiman yang semrawut bagi masyarakat.
“Kawasan tambang seperti Maluk harus menjadi contoh pengembangan kawasan yang sustainable,” ujar Fahri saat rapat di ruang pertemuan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN).
Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) KSB, Marwoto, memaparkan rencana mereduksi kawasan kumuh tersebut. Pemerintah daerah akan membangun ruang terbuka hijau seluas 10 hektare sebagai paru-paru kawasan.
Selain itu, proyek fisik mencakup penataan jalan lingkungan dan penyediaan prasarana sarana utilitas (PSU). Program ini juga menyentuh penanganan rumah tidak layak huni yang masih tersebar di wilayah Maluk.
Tantangan utama di lapangan meliputi potensi banjir tahunan dan penyediaan utilitas dasar yang belum memadai. Perwakilan AMMAN, Dimas Purnama, menyatakan komitmen perusahaan untuk mendukung agenda penataan ini.
AMMAN bekerja sama dengan DPUPR untuk mencari solusi permanen terhadap masalah genangan air. “Kami ingin kawasan lingkar tambang ini berkembang secara berkelanjutan dan ramah lingkungan,” tegas Dimas.
Fahri Hamzah juga meminta pemerintah daerah segera melakukan pemetaan lahan secara komprehensif. Kejelasan status lahan menjadi fondasi agar pembangunan ruang terbuka dan jalan tidak terkendala masalah hukum.
Wamen mendorong kolaborasi lintas sektor agar Maluk tidak hanya mengandalkan sektor tambang. Sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi penopang ekonomi alternatif bagi penduduk setempat.
Penataan ini diharapkan mampu mengubah citra Maluk dari kawasan industri yang padat menjadi pemukiman modern. Perencanaan yang matang akan memastikan manfaat pembangunan menyentuh langsung masyarakat lapis bawah.
Pemerintah pusat menjanjikan pengawasan ketat agar skenario pengembangan kawasan berjalan sesuai jadwal. (M-02)
