Dana Belum Cair, Pemdes Rempe Talangi Biaya Operasional
Seteluk, MediaKSB, – Pemerintah Desa Rempe terpaksa harus menalangi biaya operasional kantor secara mandiri akibat belum cairnya dana desa tahun anggaran 2026. Situasi ini cukup ironis mengingat Pemerintah Desa Rempe sebenarnya telah menuntaskan kewajiban administratif berupa penginputan atau posting APBDes ke dalam sistem Siskeudes tepat waktu.
Kepala Desa Rempe, Abdul Wahab, mengungkapkan, kondisi keuangan desa saat ini sedang berada dalam masa sulit. Meskipun administrasi sudah rampung, ketiadaan anggaran yang turun ke rekening desa menghambat berbagai rencana kerja yang telah tersusun dalam dokumen perencanaan desa.
“Merujuk pada penyusunan program desa, kegiatan yang paling dekat tentu saja agenda menyambut bulan Ramadhan. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada dana yang bisa kita cairkan sama sekali,” ujar Abdul Wahab saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/2).
Abdul Wahab menjelaskan, kendala ini berdampak langsung pada urusan rutin pemerintahan desa. Tanpa adanya anggaran yang cair sejak awal tahun, perangkat desa harus mencari jalan keluar secara swadaya agar pelayanan publik tetap berjalan normal dan fasilitas kantor tidak lumpuh.
“Jangankan untuk menjalankan program besar, untuk operasional desa saja kami terpaksa harus talangi dulu. Biaya listrik, wifi, dan kebutuhan rutin lainnya untuk bulan Januari serta Februari kami bayar pakai dana talangan karena belum ada anggaran yang cair,” ungkapnya.
Kondisi ini menurut Kades sangat memberatkan beban kerja perangkat desa yang seharusnya fokus pada pelayanan masyarakat. Kades mengkhawatirkan beban finansial pribadi perangkat desa akan terus meningkat jika proses pencairan di tingkat kabupaten terus mengalami keterlambatan.
Harapan Besar Pemdes Rempe
Pemerintah Desa Rempe menaruh harapan besar agar proses birokrasi di tingkat pusat maupun daerah bisa selesai dalam waktu singkat. Menurut Abdul Wahab, ketepatan waktu pencairan menjadi kunci suksesnya eksekusi program yang sudah mereka susun dalam musyawarah desa sebelumnya.
Kades menegaskan, keterlambatan yang terlalu lama akan merusak skema kerja yang sudah terjadwal, terutama program-program pemberdayaan masyarakat yang sifatnya musiman seperti kegiatan keagamaan di bulan suci Ramadhan mendatang.
“Kami sangat berharap dana desa bisa segera turun. Kalau pencairannya molor terlalu lama, kami pasti kesulitan dan seluruh program yang sudah tersusun rapi terancam menjadi berantakan,” pungkas Abdul Wahab dengan nada penuh harap. (M-03)
