Komisi III DPRD KSB Dorong DPMPTSP Perkuat Promosi Investasi
Taliwang, – Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KSB memperkuat promosi investasi dan menindaklanjuti potensi hilirisasi industri smelter.
Rapat di Ruang Rapat Komisi III itu dipimpin Ketua Komisi III, Basuki AR. Dari pihak eksekutif, hadir Kepala DPMPTSP KSB, Noto Karyono, bersama Sekretaris Dinas dan jajarannya.
“Komisi III mendorong DPMPTSP melakukan kunjungan kerja atau studi lapangan ke Kabupaten Gresik untuk melihat secara langsung pengembangan industri smelter beserta industri turunannya,” kata Basuki saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan program APBD 2027 beberapa waktu lalu.
Dewan juga meminta DPMPTSP melanjutkan potensi tersebut dengan kajian kelayakan bisnis dan analisis peluang investasi. Langkah itu diharapkan memberi gambaran pengembangan kawasan industri yang sesuai kebutuhan KSB.
Selain investasi, Komisi III turut mengkritisi pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) miliki DPMPTSP yang dinilai belum optimal. “Belum seluruh organisasi perangkat daerah menempatkan petugas pelayanan secara optimal di gerai yang ada di MPP,” sebut Basuki.
Komisi III pun mendesak koordinasi lintas-OPD agar layanan gerai MPP berjalan terjadwal dan terpadu. Dewan turut menyatakan dukungan terhadap penguatan promosi investasi serta pengembangan Investment Project Ready to Offer (IPRO) milik KSB.
Dukungan itu menjawab permintaan DPMPTSP untuk membuka konektivitas dengan BKPM/Kementerian Investasi. Kepala DPMPTSP KSB, Noto Karyono, menilai jaringan promosi yang lebih luas sangat dibutuhkan untuk mendukung iklim investasi di KSB.
“Akses tersebut diperlukan agar proyek investasi yang telah disiapkan tidak hanya dipromosikan di tingkat lokal, tetapi juga dapat menjangkau calon investor luar daerah,” jelas Noto.
DPMPTSP juga merencanakan naskah akademik pada 2027 untuk mengatur pengendalian investasi dan real estate, terutama di kawasan pariwisata. “Pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara masuknya investasi dengan pengelolaan kawasan yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah,” tegasnya.
Untuk 2027, DPMPTSP mengusulkan anggaran sekitar Rp7,56 miliar bagi enam program dan 14 kegiatan. Adapun realisasi anggaran 2026 telah mencapai sekitar 50,5 persen. “Kami menargetkan seluruh program bisa selesai hingga akhir tahun anggaran,” tutup Noto. (M-01)
