Pagu Kartu KSB Maju Tak Tercantum, Fraksi Minta Rincian Anggaran
TALIWANG, MEDIAKSB – Fraksi-fraksi DPRD Sumbawa Barat meminta pemerintah daerah membuka rincian anggaran program unggulan Kartu Sumbawa Barat Maju dalam Raperda APBD 2027. Nota keuangan yang disampaikan bupati dinilai belum memuat pagu, target, maupun jumlah penerima program tersebut.
Desakan itu disuarakan dalam pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD KSB beberapa waktu lalu. Fraksi PAN menemukan nota keuangan hanya memuat kode dan nama program, tanpa menyebut Kartu Sumbawa Barat Maju maupun klaster Maju Luar Biasa sama sekali.
“Tanpa angka, DPRD tidak dapat menilai apakah belanja benar-benar berorientasi pada hasil sebagaimana dijanjikan,” tegas juru bicara Fraksi PAN, Iwan Irawan.
PAN meminta pemerintah menyajikan pagu setiap layanan dari tujuh kartu, pagu tiga klaster ekonomi, jumlah serta kriteria penerima, dan indikator hasilnya.
Fraksi NasDem menyampaikan permintaan serupa. Menurut NasDem, rincian alokasi dan penerima menjadi penentu apakah program unggulan benar-benar diprioritaskan.
“Tanpa rincian tersebut, belum dapat dipastikan apakah program unggulan benar-benar menjadi prioritas anggaran atau sekadar menjadi bagian dari narasi pembangunan,” ungkap Mustafa HZ, Fraksi NasDem.
Fraksi PPP-PKB bahkan mengingatkan risiko fragmentasi anggaran pada tujuh pilar Kartu Sumbawa Barat Maju. Tanpa target kinerja yang tajam, program unggunlan itu dikhawatirkan hanya menjadi label politik tanpa dampak nyata kepada masyarakat.
PPP-PKB merekomendasikan rincian alokasi, kriteria penerima, dan realisasi program dipublikasikan dalam format data terbuka. Langkah ini, sebut fraksi hijau, mampu membangun kepercayaan publik sekaligus membuka ruang pengawasan masyarakat.
Fraksi Gerindra meminta keberhasilan program unggulan diukur dari peningkatan kesejahteraan penerima, bukan sekadar terlaksananya kegiatan.
Sorotan juga mengarah pada plafon sektor prioritas yang relatif kecil. PAN mencatat gabungan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan hanya sekitar 5,8 persen dari total belanja daerah.
Sebaliknya, belanja pegawai mencapai Rp781,2 miliar atau 40,75 persen dari total belanja. Fraksi PKS meminta besarnya belanja operasi diimbangi peningkatan kualitas layanan.
“Setiap rupiah belanja daerah harus memiliki hubungan yang jelas antara anggaran, keluaran, hasil, dan manfaat,” tegas Fraksi PKS.
PKS juga meminta alokasi khusus bagi 1.487 penyandang disabilitas, penanganan rumah tidak layak huni, serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) ditampilkan secara eksplisit.Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mendukung program beasiswa dalam pilar Maju Pendidikan. Namun, PDI Perjuangan meminta proyek infrastruktur dikawal ketat agar jalan dan irigasi tidak cepat rusak. (M-04)
