Fraksi DPRD KSB Pertanyakan Dasar Lonjakan Target PAD
TALIWANG, MEDIAKSB – Lonjakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Raperda APBD Sumbawa Barat 2027 menuai sorotan fraksi-fraksi DPRD KSB. Target PAD dipatok Rp268,2 miliar, melonjak sekitar 68,7 persen dari proyeksi 2026 sebesar Rp159 miliar.
Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-29 DPRD KSB beragenda pemandangan umum fraksi atas Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 beberapa waktu lalu. Meski kritis, Fraksi Golkar, PPP-PKB, PAN, dan PDI Perjuangan secara tegas menyatakan menerima raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut.
Fraksi PAN mencatat PAD tertinggi dalam nota keuangan hanya Rp160,3 miliar pada 2025. Kenaikan sekitar Rp109,2 miliar dalam setahun dinilai perlu dijelaskan secara rinci oleh pemerintah daerah.
“Mohon dijelaskan asumsi per jenis pajak dan retribusi, serta langkah konkret yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar juru bicara Fraksi PAN, Iwan Irawan Marhalim.
PAN juga mempertanyakan kapasitas Badan Pendapatan Daerah yang hanya mendapat plafon Rp17,04 miliar. Angka itu dinilai belum sepadan dengan beban mengawal pertumbuhan PAD yang sangat besar.
Fraksi Gerindra turut meminta penjelasan dasar perhitungan target tersebut. Gerindra berharap peningkatan PAD tidak mengganggu iklim investasi maupun kualitas pelayanan publik.
Senada, Fraksi NasDem mengingatkan target pendapatan harus disusun berdasarkan potensi riil dan realisasi tahun sebelumnya.
“Target pendapatan tidak boleh hanya disusun untuk menyesuaikan kebutuhan belanja, tetapi harus benar-benar mencerminkan kemampuan keuangan daerah,” tegas Fraksi NasDem.
Fraksi PKS menyoroti ketergantungan daerah pada pendapatan transfer yang mencapai 75,72 persen, sementara porsi PAD baru 17,74 persen. PKS meminta pemerintah menyusun peta jalan kemandirian fiskal lengkap dengan target tahunan.
Selain PAD, fraksi juga menyoroti rencana penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp450 miliar. Dana itu dipakai menutup defisit Rp405 miliar setelah dikurangi penyertaan modal daerah Rp45 miliar.
Fraksi PPP-PKB menyebut pembiayaan tersebut sebagai titik paling sensitif dalam rancangan anggaran. Sebagai pembanding, Kabupaten Sumbawa hanya merencanakan penerimaan pembiayaan Rp15 miliar dari SiLPA untuk belanja sekitar Rp1,93 triliun.
“Apabila bersumber terutama dari SiLPA, defisit sebesar ini berarti daerah memakai tabungan tahun sebelumnya untuk membiayai belanja tahun berjalan,” papar juru bicara Fraksi PPP-PKB, Fauzan Ahmad.
Fraksi PAN bahkan menyebut kondisi itu sebagai paradoks, sebab sebagian SiLPA lahir dari program yang tidak terlaksana tahun sebelumnya.
“Di satu sisi kita berbicara tentang akselerasi, di sisi lain kita bersandar pada sisa anggaran,” kritik Fraksi PAN. (M-01)
