115 Pengelola Perencanaan KSB Ikuti Bimtek Pelaporan Kinerja
TALIWANG, MEDIAKSB – Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Kinerja bagi 115 pengelola perencanaan dari 40 perangkat daerah, Kamis (29/10).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian PANRB tahun 2025. Evaluasi tersebut menyoroti sejumlah catatan, di antaranya penyeragaman mutu laporan dan pendalaman analisis capaian kinerja.
Melalui bimtek ini, Setda KSB menargetkan para pengelola perencanaan mampu menyajikan data capaian kerja secara lebih transparan. Upaya tersebut diharapkan mendorong tata kelola pemerintahan yang andal dan responsif bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Hairul Jibril, saat membuka kegiatan mengingatkan seluruh jajaran tentang pentingnya dokumen laporan kinerja. Menurut Sekda, dokumen tersebut merupakan potret nyata dari efektivitas pelayanan publik.
“Karena itu, saya minta penyusunan laporan kinerja dilakukan secara serius. Keseriusan itu menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan responsif bagi masyarakat,” katanya.
Peserta bimtek yang berjumlah 115 orang itu terdiri atas pejabat fungsional dan pelaksana pengelola perencanaan serta pelaporan kinerja. Mereka berasal dari 40 perangkat daerah di lingkup Pemerintah KSB.
Pembenahan pelaporan kinerja ini dikawal langsung tim ahli dari Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tim tersebut di antaranya terdiri atas Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi NTB, Nofitri Agustin.
Nofitri turun mendampingi peserta bersama Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Baiq Seniwasih, Tim teknis Setda KSB juga ikut terlibat dalam pendampingan selama kegiatan berlangsung.
“Peserta mendapatkan pendalaman materi secara interaktif serta simulasi penyusunan dokumen pelaporan kinerja. Dengan bekal tersebut, setiap instansi kini dituntut lebih jeli menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja,” ujar Nofitri.
Selain laporan berkala tersebut, setiap perangkat daerah juga dituntut lebih cermat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan. Melalui bimtek ini, aparatur sipil negara di KSB diharapkan memiliki persepsi yang sama dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Dengan begitu, setiap program kerja yang direncanakan benar-benar berdampak pada perbaikan kinerja secara berkelanjutan,” tutup Nofitri. (M-02)
