Fraksi Golkar KSB Minta Penyertaan Modal Rp45 Miliar Dijelaskan

Bagikan ke :

TALIWANG, MEDIAKSB – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta pemerintah daerah menjelaskan rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp45 miliar dalam RAPBD 2027. Golkar juga menyoroti potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Catatan itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, H. Tamsil, dalam pemandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 pada rapat paripurna DPRD KSB, Rabu (14/10/2026). Meski memberi sejumlah catatan, Golkar menerima Raperda tersebut untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Tamsil menyoroti penerimaan pembiayaan sebesar Rp450 miliar dalam RAPBD 2027. Dari jumlah itu, pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah tercatat Rp45 miliar, sehingga pembiayaan neto mencapai Rp405 miliar.

Golkar meminta pemerintah daerah merinci ke mana dana penyertaan modal itu dialokasikan dan berapa nilai untuk masing-masing penerima. Kejelasan itu dinilai penting agar pembahasan anggaran berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada sisi pendapatan, RAPBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1,512 triliun. Pendapatan itu terdiri atas PAD Rp268,20 miliar, pendapatan transfer Rp1,145 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp98,94 miliar.

Golkar menyambut positif proyeksi tersebut, tetapi meminta penjelasan apakah target PAD telah disusun berdasarkan potensi maksimal yang realistis. Perhitungan yang cermat diperlukan agar tidak memicu persoalan di akhir tahun, terutama jika target tak tercapai atau menyisakan SILPA besar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,917 triliun. Tamsil meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai skala prioritas.

Ia menekankan belanja daerah harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Pembangunan fisik juga diminta tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu agar tidak memicu kesenjangan antarwilayah.

Golkar turut mengingatkan agar kegiatan yang telah dianggarkan tidak berhenti pada dokumen perencanaan. Seluruh kepala OPD selaku pejabat pembuat komitmen diminta memaksimalkan waktu pelaksanaan agar kegiatan rampung tepat waktu.

Menurut Tamsil, keterlambatan pelaksanaan dengan berbagai alasan, termasuk keterbatasan waktu, perlu diantisipasi sejak awal. Langkah itu dinilai penting untuk menekan SILPA di akhir tahun anggaran.

Golkar juga menyambut positif tema pembangunan 2027, yakni “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah, dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru”. Namun, pelaksanaannya diminta tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Tamsil berharap APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan. Golkar ingin APBD menjadi instrumen pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Sumbawa Barat. (M-06)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *