Fraksi NasDem Minta Rincian Anggaran Program Unggulan RAPBD KSB 2027

Bagikan ke :

TALIWANG, MEDIAKSB – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta pemerintah daerah merinci alokasi anggaran, target penerima, dan indikator keberhasilan program unggulan dalam RAPBD 2027. Rincian itu dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD KSB, Mustafa HZ, dalam pemandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 pada rapat paripurna DPRD, Rabu (14/10/2026). Ia menegaskan besarnya anggaran tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

Mustafa menyoroti program Kartu Sumbawa Barat Maju yang mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian dan peternakan, perikanan, UMKM, serta sosial. Ia juga mencermati program Sumbawa Barat Maju Luar Biasa melalui klaster pertanian, peternakan dan perikanan, pariwisata, serta industri.

NasDem meminta pemerintah menyampaikan besaran anggaran setiap program, jumlah penerima manfaat, persyaratan penerima, mekanisme penyaluran, dan indikator keberhasilannya. Rincian itu diperlukan agar masyarakat dan DPRD dapat menilai apakah program unggulan benar-benar menjadi prioritas anggaran.

Menurut Mustafa, tema pembangunan 2027, “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah, dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru”, harus diterjemahkan secara konsisten. Tema itu perlu tercermin dalam program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur.

Ia juga meminta pemerintah daerah menyampaikan evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan anggaran 2027. Evaluasi itu tidak cukup melihat persentase penyerapan, tetapi juga capaian hasil program dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada sisi pendapatan, NasDem mencatat target pendapatan daerah 2027 sebesar Rp1,512 triliun. Dari jumlah itu, PAD diproyeksikan Rp268,2 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp1,145 triliun atau 75,72 persen.

Mustafa menilai porsi transfer itu menunjukkan keuangan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan transfer antardaerah. NasDem mendorong optimalisasi PAD melalui perluasan basis penerimaan, digitalisasi pemungutan, dan pengawasan terhadap potensi kebocoran.

NasDem juga meminta penjelasan atas lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp98,94 miliar. Penjelasan itu mencakup jenis penerimaan, asal dana, dasar hukum, dan kepastian penerimaannya.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan Rp1,917 triliun, sehingga terdapat selisih Rp405 miliar yang ditutup melalui pembiayaan neto. Jika bersumber dari SILPA, pemerintah diminta memastikan dana itu benar-benar tersedia setelah memperhitungkan seluruh kewajiban.

Untuk rencana penyertaan modal kepada BUMD, pemerintah diminta menjelaskan kondisi usaha, rencana bisnis, proyeksi hasil, serta mekanisme pengawasannya. NasDem menilai keseimbangan APBD tidak boleh hanya tercapai secara matematis.

Melalui pembahasan lanjutan, NasDem berharap prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas semakin diperkuat. Dengan begitu, anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumbawa Barat. (M-08)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *