Fraksi PDIP KSB Minta RAPBD 2027 Utamakan Pelayanan Dasar

Bagikan ke :

TALIWANG, MEDIAKSB – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta RAPBD 2027 mengutamakan pemenuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. PDIP menyampaikan catatan untuk enam bidang strategis, mulai dari pertanian hingga infrastruktur.

Pandangan itu disampaikan juru bicara Fraksi PDIP, Ratnawati, dalam pemandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 pada rapat paripurna DPRD KSB, Rabu (14/10/2026). RAPBD 2027 dirancang dengan pendapatan Rp1,512 triliun, belanja Rp1,917 triliun, dan pembiayaan neto Rp405 miliar.

Ratna, sapaan akrabnya, meminta belanja daerah memprioritaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Prioritas itu mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban, serta sosial.

Di sektor pertanian dan perikanan, PDIP menyoroti anggaran Dinas Pertanian Rp83,69 miliar dan Dinas Perikanan Rp16,23 miliar. Anggaran itu diharapkan mendukung jalan usaha tani, embung, irigasi, benih unggul, sarana nelayan kecil, dan pencegahan penyakit ternak.

Untuk pendidikan, alokasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencapai Rp400,65 miliar. PDIP meminta program beasiswa dan bantuan pendidikan diawasi agar tepat sasaran, terutama bagi anak dari keluarga kurang mampu.

Pada sektor kesehatan, Dinas Kesehatan mendapat alokasi Rp176,07 miliar dan RSUD Asy-Syifa Rp95,48 miliar. Anggaran itu diharapkan mempercepat layanan kesehatan dasar, penurunan stunting, serta ketersediaan obat dan tenaga medis hingga desa.

Di bidang perumahan dan sosial, Ratna meminta anggaran diarahkan pada rehabilitasi rumah tidak layak huni dan jaminan sosial bagi pekerja rentan miskin. Bantuan logistik dan alat bantu bagi penyandang disabilitas serta lansia juga diminta diperkuat.

PDIP menekankan pentingnya data kesejahteraan sosial yang akurat berdasarkan nama dan alamat. Dengan data itu, tidak ada warga miskin ekstrem yang terlewat dari bantuan pemerintah.

Pada klaster UMKM dan industri, PDIP mencatat alokasi Diskoperindag Rp39,22 miliar dan Disnakertrans Rp17,36 miliar. Pelatihan vokasional diminta selaras dengan kebutuhan industri lokal agar tidak memunculkan pengangguran terdidik baru.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi Rp352,56 miliar, termasuk Rp223,85 miliar untuk jalan, jaringan, dan irigasi. PDIP meminta prioritas pada pemeliharaan jalan, air bersih, drainase, dan irigasi perdesaan.

Ratna juga menegaskan besarnya anggaran infrastruktur harus diimbangi pengawasan mutu yang transparan dan profesional. Langkah itu diperlukan agar hasil pembangunan memenuhi standar teknis dan tidak cepat rusak.

Meski menyampaikan sejumlah catatan, PDIP menerima Raperda APBD 2027 untuk dibahas pada tahap berikutnya. Ratna berharap kemitraan legislatif dan eksekutif terus diperkuat melalui dialog, kritik, dan evaluasi yang konstruktif. (M-09)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *