Ketua DPRD KSB Pastikan Fiskal 2027 Kuat, Defisit Ditutup SiLPA

Bagikan ke :

TALIWANG, MEDIAKSB- Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kaharuddin Umar, memastikan kondisi fiskal daerah tahun 2027 tetap kuat untuk membiayai pelayanan dasar dan program prioritas. Potensi defisit dalam APBD murni 2027 juga telah diantisipasi melalui skema pembiayaan daerah.

Penegasan itu disampaikan Kaharuddin dalam podcast Arki TV yang membahas penetapan APBD KSB Tahun Anggaran 2027. Ia meminta masyarakat tidak khawatir karena seluruh program pembangunan yang direncanakan dipastikan dapat dibiayai.

Menurut Kaharuddin, belanja daerah 2027 berada di kisaran Rp1,9 triliun, sedikit menurun dibanding 2026 yang mencapai Rp2 triliun lebih. Penurunan tipis itu dinilai tidak mengganggu program daerah.

Anggaran pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur, tetap terpenuhi. Demikian pula program yang menjadi visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati.

Pada postur APBD murni 2027, pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,5 triliun, sementara belanja mencapai Rp1,9 triliun. Kaharuddin menilai struktur defisit pada tahap awal merupakan hal lumrah dalam politik anggaran daerah.

Defisit tersebut, lanjut dia, telah ditutup melalui pos pembiayaan daerah. Di antaranya dengan memasang estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp450 miliar.

Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp15 miliar. Pos tersebut disiapkan untuk mengantisipasi gejolak fiskal sebelum masuk ke APBD Perubahan.

Kaharuddin juga mengakui pembahasan APBD 2027 berjalan lebih lambat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, prosesnya tetap mematuhi batas akhir regulasi pada 30 November sebelum berlanjut ke evaluasi gubernur.

Perlambatan terjadi karena Pemda dan DPRD harus menunggu hasil review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selama sekitar 1,5 bulan. Review itu merupakan tindak lanjut rapat kerja bersama KPK dan Kemendagri terkait perbaikan tata kelola keuangan, khususnya pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

Ia mengingatkan, keterlambatan review di penghujung tahun anggaran 2026 berpotensi menghambat sejumlah kegiatan. Kondisi itu juga dapat meningkatkan SiLPA.

Kaharuddin menyarankan perencanaan anggaran dilakukan lebih awal. Selama dua tahun terakhir, puncak belanja daerah berada pada APBD Perubahan sehingga waktu eksekusi di akhir tahun menjadi sempit.

Untuk jangka panjang, Kaharuddin mengingatkan potensi perubahan status daerah penghasil tambang. Hal itu dapat terjadi apabila proyek tambang di wilayah tetangga, Dodo, mulai beroperasi.

Perubahan tersebut dinilai akan berdampak besar pada dana transfer dari royalti dan keuntungan bersih tambang. Selama ini, pendapatan dari sektor itu menopang daerah hingga lebih dari Rp1 triliun.

Di akhir perbincangan, Kaharuddin mengajak masyarakat ikut berperan aktif mengawasi jalannya pembangunan di lapangan bersama DPRD. (M-05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *