Tindak Lanjut Temuan BPK di KSB Capai 97,5 Persen
TALIWANG, MEDIAKSB – Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencapai 97,5 persen. Capaian itu dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) 2026 di Lantai 3 Gili Paserang, Graha Praja, Sekretariat Daerah KSB, Rabu (11/11).
Sekretaris Inspektorat KSB, Lutpiah Ruswati, melaporkan capaian tersebut mencakup penyelesaian kerugian daerah maupun kerugian negara. Penyelesaian kerugian tersebut dilakukan melalui mekanisme penyetoran.
Selain temuan BPK, Lutpiah juga mencatat sejumlah tindak lanjut lain telah tuntas sepenuhnya. Tindak lanjut hasil review Standar Pelayanan Minimal (SPM) desa, review kinerja, serta kegiatan mentoring telah mencapai 100 persen.
Untuk memperkuat sistem pengawasan, Inspektorat KSB tengah mengembangkan aplikasi Pariri ITDA KSB. Aplikasi itu dirancang untuk mempermudah pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Aplikasi tersebut merupakan bagian dari digitalisasi pengawasan dan direncanakan mulai diterapkan pada 2027,” akunya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hanipah, meminta perangkat daerah dan pemerintah desa mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat maupun BPK.
“Setiap rekomendasi harus dituntaskan secara jelas, tepat waktu, dan dapat dibuktikan,” katanya.
Hanipah menyoroti persoalan pengelolaan keuangan yang terus berulang dari tahun ke tahun. Persoalan itu meliputi pertanggungjawaban belanja, pengadaan barang dan jasa, keterlambatan pekerjaan, hingga spesifikasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai.
“Jangan sampai kita lebih sibuk menyelesaikan temuan pemeriksaan daripada memperbaiki sistem dan pencegahan terjadinya kesalahan,” tegasnya.
Karena itu, Hanipah meminta Inspektorat memperkuat pembinaan dan pendampingan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, dan kepala desa juga diminta terlibat langsung mengawasi penggunaan anggaran di lingkup masing-masing.
“Jangan menunggu diperiksa baru bekerja dengan benar. Jangan menunggu ditemukan kesalahan baru melakukan perbaikan, dan jangan mengulangi kesalahan yang sama di tahun-tahun berikutnya,” pesannya. (M-01)
