DPRD KSB Kebut Pembahasan APBD 2027, Target Tuntas 27 Oktober

TALIWANG, MEDIAKSB – DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama pemerintah daerah mulai mengebut pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Raperda APBD 2027 ditargetkan ditetapkan menjadi Perda pada 27 Oktober 2026.
Wakil Ketua DPRD KSB, Badaruddin Duri, menjelaskan pembahasan berlangsung bertahap. Tahapan diawali rapat dengar pendapat (RDP) komisi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) pada 8–9 September.
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan pada 10–15 September. Nota kesepakatan KUA-PPAS kemudian ditandatangani pada 16 September.
“Setelah itu kita masuk pada tahapan berikutnya sampai penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD pada 12 Oktober,” kata Badaruddin, Minggu (13/9/2026).
Menurut politisi NasDem itu, jeda antara penandatanganan KUA-PPAS dan penyampaian Nota Keuangan dipakai DPRD untuk menunggu hasil review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Review itu penting agar program dalam APBD 2027 tidak mengulang kegiatan yang sudah dianggarkan sebelumnya.
“Dalam periode 16 September sampai 12 Oktober, DPRD juga menunggu hasil review APIP terkait program kerja pemerintah, termasuk program pokok pikiran (Pokir) DPRD tahun sebelumnya dan 2025 ini,” ungkapnya.
Badaruddin menambahkan, hasil review APIP menjadi salah satu bahan untuk memastikan tidak ada program atau kegiatan yang kembali dianggarkan pada 2027. Langkah ini diperlukan agar anggaran daerah lebih terarah dan bebas dari penganggaran ganda.
Setelah Nota Keuangan dan Raperda APBD disampaikan, tahapan berlanjut dengan pemandangan umum fraksi dan jawaban pemerintah daerah. Banggar dan TAPD kemudian menggelar pembahasan intensif pada 19–21 Oktober.
Banggar selanjutnya menyusun laporan hasil pembahasan sebelum dibawa ke rapat paripurna. Berdasarkan jadwal Badan Musyawarah (Bamus), penetapan Raperda APBD 2027 menjadi Perda dijadwalkan pada 27 Oktober 2026.
Badaruddin menegaskan DPRD ingin seluruh tahapan berjalan tepat jadwal. Selain mengejar ketepatan waktu, legislatif juga akan mencermati substansi setiap program agar anggaran yang disepakati benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Yang kita harapkan, seluruh proses berjalan tepat waktu dan program yang masuk dalam APBD 2027 benar-benar sesuai kebutuhan serta tidak terjadi pengulangan penganggaran,” imbuhnya. (M-05)
