Rakor TPPS, Diharapkan Intervensi PT. AMMAN Diluar Lingkar Tambang
Taliwang, MediaKSB,- Fud Syaifuddin, ST, MM. Inov selaku wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang juga sebagai ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), menyampaikan harapan besar kepada managemen PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), agar intervensi dalam rangka percepatan penurunan stunting sampai diluar lingkar tambang.
“Kita semua tahu dukungan perusahaan dalam rangka menurunkan stunting, akan tetapi masih terkonsentrasi diwilayah lingkar tambang. Kedepan untuk program percepatan penurunan stunting bisa lebih meluas atau dirasakan juga wilayah diluar lingkar tambang,” tuturnya.
Disampaikan Wabup, pemerintah KSB sangat berkomitmen untuk mempercepat penurunan stunting, sehingga berbagai komponen dilibatkan, termasuk Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), baik yang berada di kabupaten, kecamatan sampai Desa, agar ambil bagian melaksanakan program meningkatkan asupan makanan bergizi bagi balita KSB. “Saya meminta masing-masing Camat untuk memonitor kembali wilayah TP PKK terkait program pengelolaan sayur mayur sistem hidroponik,” lanjutnya.
Dikesempatan itu wabup juga mengingatkan kepada semua pihak, jika persoalan stunting bukan semata-mata karena kemiskinan, tetapi juga berkaitan dengan prilaku para orang tua terhadap balita. “Butuh kita semua untuk ambil bagian dalam percepatan penurunan stunting, apalagi tolak ukur kesejahteraan sebuah daerah dilihat juga dari angka stunting,” tandasnya.
Sementara H Tuwuh S.Ap selaku kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) KSB dalam laporannya menyampaikan tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dimana untuk meningkatkan kualias manusia Indonesia telah ditetapkan target prevalensi stunting sebesar 14 persen pada akhir tahun 2024 mendatang.
Sebagai penguatnya, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting melalui 5 (lima) strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting yang terdiri dari, Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitive di Kementerian/Lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat serta penguatan dan pengembangan system, data, informasi, riset dan inovasi.
H Tuwuh menambahkan juga, berdasarkan data laporan Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) per Februari 2024, angka stunting di Kabupaten Sumbawa Barat ada di posisi 7,48% (842 balita stunting). Angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan hasil EPPGBM pada bulan Agustus tahun 2023 yaitu 7,64% (873 balita stuntng). Begitu juga hasil dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, prevalensi stunting Kabupaten Sumbawa Barat ada di angka 10,5 %, lebih baik dari angka Provinsi NTB 24,6 % dan Nasional di angka 21,5 %.
Hasil perhitungan prevalensi stunting hasil SKI 2023 dan pencatatan EPPGBM Februari 2024 menunjukkan selisih yang tidak bermakna yaitu 3,02 % (<5%), hal ini menunjukkan bahwa kinerja penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa Barat telah berjalan dengan sangat baik. (M-01)
