Bakesbangpol KSB: Pemetaan Konflik Pilkades akan Dibahas Bersama DPMD
TALIWANG, MEDIAKSB – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Syaifullah, memastikan hasil pemetaan potensi konflik Pilkades 2026 akan dibahas bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
“Kami belum ketemu lagi dengan DPMD dan berbagai unsur seperti aparat keamanan karena kesibukan pekerjaan masing-masing. Kami akan bertemu kembali untuk membahas hasil pemetaan daerah konflik,” ujarnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (30/09/2026).
Syaifullah menjelaskan, pemetaan wilayah konflik harus dilakukan melalui mekanisme rapat bersama dengan melibatkan berbagai unsur. Pemetaan tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat secara kasat mata.
Seperti halnya jika dilakukan pemetaan dengan melihat jumlah calon kepala desa di setiap pelaksana Pilkades. Patokan tersebut tidak bisa dijadikan penilaian mutlak dalam melihat potensi konflik yang akan terjadi di akar rumput.
“Walaupun potensinya melebihi lima orang, belum tentu juga berkonflik. Yang dua orang juga belum tentu. Jadi memang cukup suklit kalau hanya dilihat dari kasat mata,” ungkapnya.
Kaban mencontohkan salah satu desa dengan lima calon yang semula masuk kategori rawan. Setelah dikonfirmasi ke pemerintah kecamatan, tidak ditemukan pergerakan mencurigakan di daerah tersebut.
Sebaliknya, insiden justru terjadi di desa dengan jumlah calon lebih sedikit yang sebelumnya tidak diprediksi rawan. “Kita tidak prediksikan, tiba-tiba ada seperti itu. Tapi mudah-mudahan itu yang terakhir,” tuturnya.
Syaifullah berharap Deklarasi Pilkades Damai dan simulasi pengamanan oleh Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa Barat mampu meredam gesekan antarpendukung. Menurut Kaban, momentum tersebut membuat setiap kandidat lebih mampu menahan diri sebab telah bersepakat mengikuti Pemilu dengan penuh kedamaian.
“Kami ada Forum Kewaspadaan Dini Daerah (FKDD) isinya dari Polri, TNI, dan Satpol PP. Semua kami akan libatkan untuk mengantisipasi dini hal-hal seperti itu,” jelasnya.
Syaifullah juga menilai sistem e-voting yang digunakan pada Pilkades tahun ini dapat menekan potensi konflik. Selama ini, konflik kerap dipicu dugaan kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS). Dengan pemungutan suara berbasis aplikasi, ruang untuk berbuat curang dinilai semakin sempit.
“Sekarang sudah enggak pakai kertas, pakai e-voting. Saya rasa sulit untuk kecurangan, ini salah satu cara untuk mengurangi konflik,” katanya.
Hingga kini, Sumbawa Barat masih berada dalam kondisi nol konflik horizontal. Syaifullah berharap kondisi tersebut tetap terjaga hingga pelantikan kepala desa terpilih. Kaban pun meminta media turut menjaga situasi kondusif dengan mengklarifikasi setiap pernyataan yang berpotensi memicu gesekan dan memberitakannya secara berimbang.
“Sampai saat ini kan masih di zero konflik horizontal. Bukan hanya saat Pilkades, akan tetapi tetap terjaga sepanjang masih kita ber KSB, itu harapan Bupati,” tegasnya. (M-01)
