Hatta: Jangan Bahas SiLPA dengan Data Setengah Matang
Taliwang, MediaKSB, – Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Mohammad Hatta, mengingatkan publik agar tidak membahas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara parsial tanpa dasar data yang utuh.
Mohammad Hatta menilai, penggunaan angka global tanpa memahami struktur dan sumbernya berpotensi menimbulkan bias persepsi dan multi tafsir.
“Publik berhak tahu, tetapi pembahasannya harus berbasis data yang valid dan pada tahapan yang tepat. Jangan sampai kita hanya menggunakan angka global tanpa memahami struktur dan sumbernya,” ujar Hatta, Kamis (02/4).
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), Hatta menegaskan pembahasan SiLPA harus berada dalam koridor resmi dan berbasis dokumen yang telah melalui proses audit. Hatta menilai tidak semua forum memiliki kapasitas untuk mengurai persoalan fiskal secara komprehensif. Menurutnya, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, SiLPA hanya disajikan secara umum.
“Di LKPJ, SiLPA biasanya hanya disajikan secara global. Fungsinya lebih pada memberikan gambaran umum, bukan untuk analisis mendalam,” jelasnya.
Hatta menekankan pentingnya merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam dokumen tersebut, SiLPA tidak hanya dicatat dan diurai secara rinci, tetapi juga diuji dari sisi kewajaran serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan.
“Di LHP BPK, SiLPA diperiksa apakah penyajiannya sudah sesuai standar, apakah sumbernya valid, dan apakah ada temuan terkait pengelolaannya. Ini penting untuk memastikan akuntabilitas,” tegasnya.
Hatta menambahkan, ruang paling tepat untuk membedah SiLPA secara detail berada dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPJ Bupati). Forum ini membuka seluruh komponen SiLPA secara rinci, mulai dari sisa belanja hingga pelampauan pendapatan.
“Di situlah semua komponen SiLPA dibuka secara detail, mulai dari sisa belanja, pelampauan pendapatan, hingga pembiayaan netto,” katanya.
Berdasarkan data, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,881 triliun dari target Rp1,915 triliun. Sementara realisasi belanja mencapai 92,09 persen atau Rp2,059 triliun. Di sisi lain, SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1,14 triliun. Hatta mengajak publik melihat angka tersebut secara proporsional.
“SiLPA bukan semata-mata soal angka besar atau kecil, tetapi bagaimana kita membaca proses di baliknya,” ujarnya.Hatta memastikan DPRD akan mengawal pembahasan secara transparan dan akuntabel. Fokus utama, memastikan setiap rupiah dalam APBD memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. (M-03)
