DPRD KSB Gelar Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Atas Raperda APBD 2025

Taliwang, MediaKSB- DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menggelar rapat paripurna dengan agenda, pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Bupati tentang pengantar nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 pada Senin, 29/07.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan oleh Abidin Nasar, S.P., M.P memberikan apresiasi atas upaya dari pemerintah KSB berkaitan dengan target pendapatan daerah yang masih berada di atas satu triliun dengan mengacu pada potensi riil. Harapannya target tersebut benar-benar dapat diupayakan dan direalisasikan demi kelancaran program kerja pemerintah yang sudah direncanakan.
Pada kesempatan itu pula, Wakil Ketua DPRD KSB itu menyampaikan masukan kepada pemerintah agar pendapatan daerah dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan efektif. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dan mencapai target arah pembangunan berdasarkan RPJMD.
“Kami sampaikan apresiasi terhadap alokasi belanja daerah minimal sebesar 20 persen untuk sektor pendidikan, minimal 10 persen untuk sektor kesehatan dan sektor lainnya yang bersifat wajib atau mandatory. Terkait ini fraksi PKS juga memberi catatan agar pemerintah dapat memastikan alokasi tersebut bukan hanya berorientasi output atau serapan saja, namun juga pada outcome atau peningkatan kualitas,”
Sementara Muhammad Yamin selaku perwakilan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), mendorong pembahasan perubahan terhadap Peraturan Daerah no 9 tahun 2012 tentang penyertaan modal pemerintah KSB pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan koperasi. Dengan harapan penuh agar BUMN dan BUMD di KSB dapat kembali terbangun dari mati suri yang panjang guna menopang APBD agar semakin sehat.
Di sisi lain, Abdul Haman dari Fraksi Gerakan Demokrat Karya Bangsa (F-GDKB), mengawali pandangan umum dengan memberikan apresiasi positif atas meningkatnya target pendapatan daerah tahun anggaran 2025. Melalui forum ini, Abdul Haman berharap pemerintah dapat lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan baru sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah.
Catatan lain yang disampaikan Abdul Haman adalah, terkait kesiapan dan kemampuan sekolah kejuruan yang ada di KSB. Catatan ini dilatarbelakangi oleh program beasiswa PT AMNT yang menyediakan kesempatan studi lanjut ke luar daerah khususnya di pulau Jawa.
PU Fraksi Restorasi Pembangunan Amanat Bintang Keadilan (F-RPABK) yang dibacakan H Riyadi, S.E menyoroti empat prioritas pembangunan daerah menuju swasembada pangan. H. Riyadi memberi beberapa catatan penting, diantaranya adalah upaya penyediaan lahan yang cukup untuk produksi pangan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan regulasi untuk menghentikan impor pangan.
Diakhir H. Riyadi menekankan bahwa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya dengan fokus menyediakan konsumsi pangan yang bergizi, seimbang dan aman, karena faktor utama peningkatan kualitas SDM tentu juga didukung oleh faktor gaya hidup dan pemenuhan kebutuhan pendidikan serta pelatihan kemampuan secara teknis. (M-01)