Pemerintah KSB Gelontorkan Rp2 Miliar untuk Jaga Stabilitas Harga
Taliwang, MediaKSB, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengalokasikan anggaran hampir Rp2 miliar untuk menjaga stabilitas harga di tengah potensi gejolak pasar. Alokasi ini menjadi salah satu instrumen utama dalam strategi pengendalian inflasi daerah yang dibahas dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) KSB Tahun 2026, Rabu (22/7).
Kegiatan bertema “Sinergitas Antar Daerah Menuju Kabupaten Sumbawa Barat Maju Luar Biasa” ini digelar di Ruang Rapat Gili Paserang, Gedung Graha Praja. Pertemuan dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, drh. Hairul, M.M., dan dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Ni Ketut Alit Rahayu Hendrayani, S.ST., unsur Forkopimda, para asisten Sekretariat Daerah, pimpinan perangkat daerah, perwakilan Bank Indonesia, Tim Penggerak PKK, Badan Pertanahan Nasional (BPN), instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Syahril, S.T., menjelaskan, alokasi anggaran tersebut disiapkan sebagai bantalan fiskal manakala harga kebutuhan pokok bergejolak. Menurutnya, pengendalian inflasi yang efektif justru akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur maupun program sosial masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” tegasnya.
Syahril menambahkan, anggaran itu menjadi bagian dari empat strategi utama pengendalian inflasi yang didorong dalam forum tersebut, yakni menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta membangun komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Di sisi lain, Sekda drh. Hairul menegaskan penggunaan anggaran untuk stabilitas harga bukan sekadar memenuhi amanat pemerintah pusat, melainkan kebutuhan daerah yang harus dijalankan secara kolaboratif demi menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar menjalankan amanah, melainkan merupakan kebutuhan dan tanggung jawab kita bersama. Inflasi adalah persoalan yang harus kita selesaikan secara kolaboratif karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain melalui alokasi anggaran, Sekda mengungkapkan Pemerintah KSB telah menempuh sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, di antaranya Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, pemantauan distribusi barang, menjaga ketersediaan pasokan pangan, serta pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila diperlukan.
“Pengendalian inflasi harus menjadi gerakan bersama. Setiap perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, hingga masyarakat memiliki peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing,” ungkapnya.
Hairul menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada koordinasi kuat antarperangkat daerah, BPS, Bank Indonesia, Bulog, aparat penegak hukum, dunia usaha, serta pemerintah daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat, agar setiap potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini.
“Mari jadikan forum ini sebagai wadah menyamakan persepsi dan menyusun langkah konkret menghadapi tantangan inflasi ke depan, sekaligus memastikan anggaran hampir Rp2 miliar yang telah dialokasikan dapat digunakan secara tepat sasaran saat dibutuhkan,” tutup Sekda. (M-04)
