Pemerintah KSB Setujui Anggaran Pilkada Untuk KPU dan Bawaslu
Taliwang, MediaKSB,- Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyetujui anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 mendatang. Buktinya, telah menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Sebagaimana diketahui Penandatangan NPHD oleh Bupati, KPU dan Bawaslu setempat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.41/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, menjadi salah satu dasar pemberian hibah dana tersebut.
Besaran anggaran hibah yang akan dikelola KPU KSB dari NPHD Rp. 11,5 miliar dari permohonan sebesar Rp. 20 miliar. Sementara Bawaslu KSB disetujui sebesar Rp. 5,4 miliar. “Persetujuan anggaran untuk dikelola KPU dan Bawaslu sebagai bentuk dukungan pemerintah KSB dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada nanti,” kata Dr Ir H W Musyafirin, MM selaku Bupati KSB saat menanda tangani NPHD Bersama KPU dan Bawaslu.
H Firin sapaan akrab Bupati KSB mengingatkan kepada jajaran KPU dan Bawaslu, agar penggunaan anggaran sesuai dengan program yang direncanakan dalam menyukseskan Pilkada, baik itu dalam bentuk sosialisasi maupun kegiatan teknis lainnya. “Saya minta dilakukan pengawasan secara serius dalam penggunaan anggaran, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pintanya.
Dikesempatan itu H Firin juga meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan aparatur tidak terlibat politik praktis atau menjaga netralitas. “Silakan KPU laksanakan tugas secara professional dan Bawaslu sebagai pengawas diberikan ruang untuk mengingatkan aparatur yang diketahui melanggar aturan netralitas,” tegasnya.
Denny Saputra selaku ketua KPU KSB menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah KSB dalam menyukseskan tahapan Pilkada dengan menyetujui anggarannya. “Pencairan secara bertahap akan dimulai pada tahun ini, karena memang ada agenda yang harus dilaksanakan dan dipastikan pengelolaan atas anggaran mengacu pada agenda,” tuturnya.
Sementara Khaeruddin, ST selaku ketua Bawaslu KSB menegaskan, jika pihaknya akan lebih focus dalam melaksanakan agenda terkait dengan pengawasan sesuai kewenangan. “Kami akan menyiasati program untuk menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, namun tetap dipastikan pengawasan akan dimaksimalkan,” janjinya. (M-02)
