Poto Tano Jadi Lokasi Yonif TP, Pemkab KSB Siapkan Pengadaan Lahan
Taliwang, MediaKSB, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai mematangkan rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) melalui rapat ekspose yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait, Senin (6/7). Yonif TP direncanakan akan dibangun di Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano.
Yonif TP merupakan satuan baru TNI Angkatan Darat (AD) yang mengemban fungsi pertahanan sekaligus mendukung pembangunan wilayah. Satuan ini bertugas memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah penempatannya.
Pemerintah KSB memilih Desa Kokarlian karena posisinya strategis sebagai pintu gerbang Kabupaten Sumbawa Barat. Lokasi tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menargetkan Kecamatan Poto Tano sebagai lumbung hortikultura provinsi.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, memimpin langsung pembahasan kesiapan pengadaan lahan dalam rapat tersebut. Bupati menekankan agar seluruh proses administrasi pertanahan dijalankan sesuai regulasi demi mendukung kelancaran pembangunan Yonif TP di Poto Tano.
“Batalyon ini juga diproyeksikan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong perputaran ekonomi di wilayah Sumbawa Barat secara menyeluruh,” harapnya.
Sementara itu, Dandim 1628/KSB, Letkol Inf. Rendra Agit Trisnawan, S.Sos., M.Han., turut hadir dan menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi dalam tahap persiapan lahan. Kehadirannya menegaskan dukungan TNI terhadap kelancaran rencana pembangunan batalyon baru tersebut.
“Rapat ekspose ini membahas penyiapan administrasi pertanahan, termasuk kelengkapan surat pernyataan hibah untuk pembangunan jalan usaha tani di sekitar lokasi,” terangnya.
Pembahasan turut mencakup kesiapan infrastruktur jalan menuju lokasi pembangunan. Pemkab KSB mempertimbangkan peningkatan status jalan tersebut menjadi jalan kabupaten guna mendukung aksesibilitas kawasan Yonif TP ke depan.
Selain infrastruktur jalan, rapat juga menyoroti upaya menjaga dua titik sumber mata air di lokasi pembangunan. Sumber mata air itu perlu tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, termasuk saat musim kemarau tiba.
Pemerintah daerah memastikan seluruh tahapan pengadaan lahan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku. Kepastian ini bertujuan agar proses pembangunan Yonif TP tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari. (M-01)
