SPPG di KSB Kantongi Sertifikat Halal, SLHS Masih Berproses

Taliwang, MediaKSB, – Seluruh Gerai Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah resmi mengantongi sertifikat halal. Namun pemenuhan persyaratan administratif belum sepenuhnya tuntas. Salah satunya adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang masih dalam tahap proses.

Koordinator Wilayah (Korwil) MBG KSB, Firbani Ramadhan, mengatakan saat ini terdapat lima dapur SPPG yang aktif beroperasi dan semuanya telah mendapatkan Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). “Lima dapur yang berjalan sudah bersertifikat halal semuanya,” ujarnya, Minggu (30/11).

Terkait SLHS, Firbani menjelaskan seluruh dapur telah mengurus persyaratan untuk memperoleh sertifikat tersebut. Prosesnya membutuhkan waktu karena terdapat sejumlah komponen teknis yang harus dipenuhi pengelola.

“Sudah ada beberapa yang keluar inspeksi lingkungannya. Artinya progres mereka untuk memenuhi SLHS cukup bagus,” katanya.

Firbani juga menanggapi soal operasional Dapur SPPG yang dikelola UD EN di Kecamatan Brang Rea. Firbani menegaskan, penghentian sementara masih diberlakukan pasca dugaan keracunan yang terjadi pada November lalu.

“Selama belum ada keputusan dari BGN Pusat, penghentian itu tetap berlaku. Keputusannya sampai waktu yang tidak ditentukan,” ungkapnya.

Disisi lain, kebutuhan dapur SPPG di KSB terus dikejar seiring meningkatnya kebutuhan layanan program MBG. Firbani menyebut sejumlah mitra sudah memulai pembangunan dapur baru di beberapa lokasi.

“Sekarang ada yang sedang membangun di Desa Banjar, Kelurahan Telaga Bertong, satu di Brang Ene dan satu lagi di Kecamatan Sekongkang,” terangnya.

Berdasarkan data awal, KSB membutuhkan sedikitnya 14 unit dapur untuk memenuhi layanan MBG. Namun angka tersebut dipastikan bertambah mengikuti pedoman terbaru yang membatasi maksimal 3.000 siswa per dapur. “Dengan pembatasan ini, otomatis harus ada tambahan dapur lagi,” jelas Firbani.

Korwil MBG KSB belum dapat memastikan kapan kebutuhan seluruh dapur dapat terpenuhi. Proses pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan pihak yang bersedia bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN). “Kalau ada mitra yang siap dan disetujui BGN, baru pembangunan bisa dilakukan,” tutupnya. (M-02)