Ekonomi Menggeliat, UMKM KSB Bertambah 1.000 Sepanjang 2025

Taliwang, MediaKSB, – Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, Diskoperindag mencatat pertumbuhan sekitar 1.000 UMKM KSB baru yang tersebar di berbagai sektor produktif..

Peningkatan tersebut mencerminkan geliat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor usaha mikro dan kecil yang tersebar di berbagai kecamatan. Diskoperindag KSB mencatat pertumbuhan sekitar 1.000 pelaku usaha baru. Saat ini, total pelaku usaha di KSB hampir mencapai lebih dari 9.000 unit.

Kepala Diskoperindag KSB melalui Kepala Bidang UMKM Diskoperindag KSB, Saifullah, S.STP., menjelaskan, pertumbuhan jumlah UMKM tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berwirausaha, baik di sektor perdagangan, kuliner, jasa, maupun industri rumah tangga. Selain itu, peluang ekonomi juga terlihat dari upaya pemerintah dalam menjalankan program pariwisata berbasis masyarakat.

“Selama tahun 2025, kami mencatat ada sekitar 1.000 pelaku usaha baru yang masuk dalam database UMKM KSB. Saat ini totalnya sudah di atas 8.000 pelaku usaha,” kata Kabid saat dikonfirmasi media ini, Selasa (03/2).

Efol sapaan akrabnya menjelaskan, pendataan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan, termasuk melalui pendamping UMKM di lapangan. Proses ini bertujuan memastikan setiap pelaku usaha tercatat secara resmi agar dapat mengakses berbagai program pembinaan dan fasilitasi yang disediakan pemerintah daerah.

Menurut Efol, mayoritas UMKM baru bergerak di sektor usaha mikro dengan skala rumah tangga. Namun dengan potensi pengembangan masih terbuka, terutama bagi pelaku usaha yang mampu meningkatkan kualitas produk, manajemen, dan pemasaran.

“Pendataan ini penting untuk dasar perumusan kebijakan. Dengan data ini, kami bisa menentukan arah pembinaan, mulai dari pelatihan, legalitas usaha, hingga bantuan agar tepat sasaran,” ujarnya.

Diskoperindag KSB juga terus mendorong pelaku UMKM untuk melengkapi perizinan dasar, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai syarat utama untuk mengikuti program pemberdayaan. “Legalitas usaha yang coba kami tekankan kepada pelaku UMKM,” bebernya.

Dengan bertambahnya jumlah UMKM, pemerintah daerah berharap sektor ini dapat terus menjadi penopang perekonomian daerah, terutama melalui program prioritas daerah KSB Maju Luar Biasa. (M-01)