Di Balik Keindahan yang Tak Pernah Damai: Terorisme Kashmir dan Ancamannya bagi Asia Pasifik

Kashmir: Surga yang Dikepung Konflik

Pulau Lombok dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Keberadaan Gunung Rinjani, Danau Segara Anak, perbukitan hijau, dan pantai eksotis menjadikan Lombok simbol ketenangan dan daya tarik pariwisata nasional. Keindahan alam tersebut juga mencerminkan kondisi sosial yang relatif aman bagi masyarakat dan wisatawan.  Berbeda dengan Kashmir di Asia Selatan yang juga dikenal memiliki bentang alam indah berupa pegunungan bersalju, lembah hijau, dan danau alami. Akan tetapi di balik keindahan tersebut Kashmir merupakan salah satu kawasan konflik paling berkepanjangan di dunia.

Konflik India-Pakistan sejak 1947 menjadikan Kashmir identik dengan ketegangan militer dan aksi terorisme. Situasi tersebut kembali mendapat perhatian internasional setelah terjadinya serangan bersenjata di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir pada 22 April 2025 (Anaya, n.d.). Serangan yang diklaim dilakukan oleh kelompok the resistance front (TRF) tersebut yang menewaskan 26 wisatawan sipil sehingga memicu eskalasi baru antara India dan juga Pakistan.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa Kashmir masih menjadi kawasan yang rentan terhadap konflik dan terorisme, bahkan di tengah berbagai upaya diplomasi dan pengamanan yang telah dilakukan, lebih jauh konflik Kashmir tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik atau regional semata, melainkan sebagai isu keamanan internasional yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan asia pasifik (Sihmanto et al., 2025).

Serangan Pahalgam dan Eskalasi 2025

Kashmir, 22 April 2025. Sore itu, padang rumput Baisaran Valley yang biasanya ramai oleh tawa wisatawan mendadak berubah menjadi tempat pembantaian. Sekelompok teroris bersenjata menyerang wisatawan di Pahalgam, Jammu dan Kashmir yang menewaskan 26 orang (Shanker-Grandpierre, 2025). Sedihnya, korban tidak hanya warga sipil India, namun 2 di antaranya adalah warga asing dari Nepal dan lainnya lagi dari Uni Emirat Arab. Serangan ini semakin brutal karena pelaku menanyai agama korban sebelum menembak mereka yang teridentifikasi sebagai Hindu (Mukhopadhyay & Nadathur, 2025).

• Siapa di Balik Serangan Ini?

Serangan diklaim oleh The Resistance Front (TRF), kelompok yang merupakan cabang dari Lashkar-e-Taiba (LeT) yang berbasis di Pakistan dalang dari kelompok ini adalah Sheikh Sajjad Gul. TRF sengaja menggunakan identitas politik untuk menutupi keterkaitannya dengan terorisme berbasis jihad. Namun aksi-aksinya berbicara lain (Standard, 2025). Amerika Serikat kemudian menetapkan TRF sebagai organisasi teroris asing, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebutnya sebagai “front dan proxy“ dari Lashkar-e-Taiba (Haroon et al., 2025).

• Eskalasi ke Perang Terbuka

India tidak diam. Pada malam 6-7 Mei 2025, India melancarkan Operasi Sindoor, serangan udara dan rudal ke sembilan target di Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan, menarget fasilitas Jaish-e-Mohammed dan Lashkar-e-Taiba (Desk, 2024). Selama 7–10 Mei 2025, kedua negara terlibat dalam serangan drone, pertempuran udara, dan tembakan lintas batas. Ini menjadi konfrontasi militer paling berbahaya antara dua negara bersenjata nuklir di Asia Selatan dalam beberapa dekade terakhir (Rehman & Samad, 2023).

• Dunia Menahan Napas

Krisis ini menguji teori deterrence nuklir bahwa dua negara bersenjata nuklir akan menghindari perang terbuka. Tidak ada hotline resmi antara pemimpin India dan Pakistan. Tidak ada protokol penanganan krisis drone bersenjata nuklir. Krisis akhirnya diselesaikan melalui improvisasi, keberuntungan, dan intervensi pihak ketiga yaitu Amerika Serikat, yang awalnya sempat disebut mungkin tidak akan terlibat. Pada 10 Mei 2025, gencatan senjata disepakati. Namun akar masalahnya belum tersentuh sama sekali (Desk, 2024).

Akar Panjang Konflik Kashmir

Konflik Kashmir bermula sejak pemisahan India-Pakistan tahun 1947 yang menjadikan Jammu dan Kashmir sebagai wilayah sengketa. Ketegangan meningkat setelah serangan Pulwama 2019 yang mendorong India mencabut Pasal 370. Pencabutan Pasal 370 justru memperdalam ketegangan politik dan memperkuat narasi perlawanan di Kashmir (Rosdiana, 2020). Kebijakan itu dinilai memperburuk dinamika geopolitik dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat lokal.

Di sisi lain, laporan Combating Terrorism Center at West Point 2025 menjelaskan bahwa pasca pencabutan Pasal 370, aktivitas militan di Kashmir berkembang dalam tiga fase: penurunan aktivitas saat lockdown 2019–2020, munculnya militan hibrida pada 2021–2023, hingga meningkatnya kembali serangan mematikan sepanjang 2024–2025 (Roul, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa konflik Kashmir tidak lagi sekadar sengketa wilayah, tetapi juga konflik identitas, politik, dan keamanan.

Kashmir dalam Perebutan Geopolitik

Secara geografis, wilayah Kashmir berada di kawasan pegunungan Himalaya dan terletak di antara India, Pakistan, dan dekat dengan wilayah China. Posisi Kashmir yang berada di antara India, Pakistan, dan China menjadikannya kawasan strategis di Asia Selatan. Sekaligus memiliki akses penting untuk keamanan dan pertahanan negara-negara di sekitarnya.

Namun, konflik Kashmir kini tidak lagi hanya menjadi sengketa wilayah antara India dan Pakistan, tetapi juga berkembang menjadi persoalan geopolitik yang melibatkan China. Keterlibatan China terlihat melalui proyek China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), yaitu jalur kerja sama ekonomi besar antara China dan Pakistan yang melewati wilayah Kashmir yang masih disengketakan (Kurita, 2022).

Bagi India, keberadaan proyek tersebut dianggap mengancam kepentingan dan kedaulatannya, sehingga India terus menunjukkan sikap tegas dan enggan berkompromi terkait status Kashmir. Situasi ini menjadikan Kashmir sebagai proxy conflict antara India, Pakistan, dan China (Shehzad et al., 2025). Pada akhirnya, ketegangan tersebut tidak hanya berdampak pada keamanan di Asia Selatan, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan Asia Pasifik karena melibatkan kekuatan militer, kepentingan ekonomi, hingga pengaruh politik antarnegara besar (Abid & Ashfaq, 2015).

Diplomasi yang Terus Buntu

Konflik Kashmir menjadi tantangan diplomasi internasional yang hingga kini belum terselesaikan. Hal ini menjadi tantangan diplomasi yang serius ketika kegagalan PBB dalam menangani benang kusut konflik Kashmir semakin terlihat jelas, khususnya pascapencabutan Pasal 370 oleh India yang memicu eskalasi pelanggaran HAM dan ketegangan militer yang tak kunjung reda (Azmi & Achmad, 2025).

Resolusi PBB sejak 1948 dinilai tidak efektif karena tidak memiliki kekuatan memaksa karena bersifat rekomendatif semata, sementara polarisasi di tubuh Dewan Keamanan antara Rusia yang cenderung melindungi India dan Tiongkok yang mendukung Pakistan justru melumpuhkan setiap upaya mediasi yang hendak digulirkan (Wani & Suwirta, 2014). Amerika Serikat juga dinilai tidak konsisten karena lebih memprioritaskan hubungan strategis dengan India (Azmi & Achmad, 2025).

India secara tegas menolak segala bentuk intervensi pihak ketiga dengan dalih bahwa Kashmir adalah urusan internal, sedangkan Pakistan tidak mampu menjalankan diplomasi aktif akibat instabilitas politiknya sendiri, sehingga seluruh mekanisme resolusi baik bilateral maupun multilateral tidak menghasilkan kemajuan berarti (Thahany et al., 2026). Kondisi inilah yang menjadikan konflik Kashmir tetap membara hingga serangan mematikan di Pahalgam pada 22 April 2025 kembali mendorong ketegangan India-Pakistan ke titik yang paling berbahaya dalam beberapa dekade terakhir. Sehingga tak satu pun tangan lain dapat memperbaiki benang kusut itu. 

Warga Sipil di Tengah Konflik

Di tengah konflik yang terus berlangsung, masyarakat sipil di wilayah Kashmir menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Warga sipil Kashmir menjadi pihak yang paling terdampak konflik. Selain itu, sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat mengalami penurunan akibat situasi keamanan yang tidak stabil.

Konflik berkepanjangan juga memicu berbagai pelanggaran HAM. Laporan ICCT (2025) menyoroti adanya dugaan pelanggaran HAM di kedua sisi Line of Control (LOC), termasuk pembungkaman media dan pembatasan arus informasi (Global Network on Extremism and Technology, 2024).

Sementara itu, laporan GNET (2024) mencatat bahwa kelompok militan Kashmir kini beralih ke perang digital dengan memanfaatkan media sosial untuk merekrut pemuda lokal dan menyebarkan konten ekstremis (International Centre for Counter-Terrorism, 2025). Kondisi ini memperbesar risiko radikalisasi dan menghambat perdamaian.

Antara Akhir dan Jeda

Di balik pegunungan bersalju, lembah hijau, dan danau-danau indah yang dimiliki Kashmir, wilayah tersebut hingga kini masih menjadi ruang konflik yang belum menemukan titik damai. Serangan Pahalgam pada April 2025 menunjukkan bahwa terorisme dan rivalitas India–Pakistan masih terus mengancam stabilitas kawasan, bahkan di tengah berbagai upaya diplomasi internasional yang dilakukan. Konflik ini tidak hanya berdampak pada keamanan Asia Selatan, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas Asia Pasifik karena melibatkan kepentingan geopolitik, militer, dan kemanusiaan yang semakin kompleks.

Pada akhirnya, Kashmir dan Lombok sama-sama dianugerahi keindahan alam yang memukau. Namun, yang membedakan keduanya adalah hadir atau tidaknya perdamaian. Jika Lombok menjadi simbol ketenangan, maka Kashmir masih hidup di bawah bayang-bayang konflik berkepanjangan. Gencatan senjata Mei 2025 mungkin berhasil meredakan ketegangan untuk sementara, tetapi pertanyaan besarnya tetap sama: apakah itu benar-benar awal perdamaian, atau hanya jeda sebelum konflik berikutnya kembali pecah?

Penulis: Yuldus Tahta Aunillah, dkk.

Tulisan ini adalah hasil buah pikir kelompok yang beranggotakan Yuldus Tahta Aunillah, Rizqina Keysha Margita, Baiq Nelfia Annisa, Elizabeth Sueca Theona, Hana Maula Andina Fitri, Baiq Jingga Humaira. Seluruhnya adalah mahasiswa Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Mataram (UNRAM).