Fraksi PKS KSB Soroti RAPBD 2027 Rp1,917 Triliun

TALIWANG, MEDIAKSB – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyoroti kualitas belanja dalam Rancangan APBD 2027 senilai Rp1,917 triliun. Fraksi PKS mendesak pemerintah daerah memperjelas alokasi anggaran untuk penyandang disabilitas, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Sorotan itu disampaikan Muhammad Rizyal, S.Sos.I, dalam pandangan umum Fraksi PKS terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027, Rabu (14/10/2026). Ia menilai keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau tingkat penyerapannya.
“APBD bukan sekadar deretan angka, tabel pendapatan, atau tumpukan program. APBD adalah cermin keberpihakan dan komitmen politik pemerintah daerah kepada rakyat,” tegasnya.
Untuk penyandang disabilitas, Fraksi PKS mencatat terdapat 1.487 warga berdasarkan data yang pernah disampaikan dalam pembahasan. Rizyal meminta data itu diperbarui dan divalidasi sebelum dijadikan dasar penetapan target dan penganggaran.
Ia juga meminta pemerintah merinci besaran anggaran, jumlah penerima manfaat, dan bentuk layanan bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan, melainkan warga negara dengan hak dan martabat yang sama.
Pada sektor perumahan, Rizyal menyoroti plafon Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp37,557 miliar. Plafon itu belum menunjukkan besaran anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk penanganan RTLH.
Fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan jumlah RTLH yang telah tervalidasi, target penanganan 2027, serta kriteria penerima manfaat. Program itu diminta memprioritaskan keluarga miskin ekstrem, lansia yang hidup sendiri, dan keluarga dengan anggota penyandang disabilitas.
Di sektor pendidikan, plafon Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercatat Rp400,655 miliar. Namun, angka itu belum menunjukkan secara spesifik besaran anggaran BOSDA.
Rizyal meminta pemerintah memastikan BOSDA dialokasikan secara eksplisit, lengkap dengan nilai anggaran, jumlah sekolah dan siswa penerima, serta dasar perhitungannya. BOSDA diharapkan mampu mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua.
Selain tiga program itu, Fraksi PKS menyoroti ketergantungan fiskal daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) hanya ditargetkan Rp268,20 miliar atau 17,74 persen, sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,145 triliun atau 75,72 persen.
Fraksi PKS meminta pemerintah menyusun peta jalan kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat kecil. Porsi belanja operasi sebesar Rp1.358,75 miliar juga diminta dianalisis agar tidak sekadar membiayai rutinitas birokrasi.
Rizyal berharap jawaban pemerintah tidak berhenti pada penjelasan normatif, tetapi dilengkapi angka, target, dan mekanisme evaluasi. Bagi Fraksi PKS, APBD harus memastikan masyarakat yang paling membutuhkan tidak tertinggal dalam pembangunan. (M-05)
