Hari Pertama Menjabat, Pjs Bupati KSB Adakan Rakor Bersama Kepala OPD
Taliwang, MediaKSB, – Pada hari pertama menjabat, Julmansyah, S.Hut, MAP selaku Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), langsung mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-KSB pada Rabu pagi 25/9. Bertempat di Ruang Sidang Graha Fitrah Kantor Bupati KSB, Rakor ini menjadi momentum penting untuk memulai sinergi apa yang harus diselesaikan segera selama dirinya menjabat.
Rapat tersebut dipandu oleh Drs. Mulyadi selaku Pj Sekretaris Daerah KSB yang meminta kepada setiap Kepala OPD untuk menyampaikan informasi terkait tugas dan fungsi OPD masing-masing. Dalam suasana yang interaktif, setiap kepala OPD secara bergiliran memaparkan permasalahan dan progres program yang tengah dijalankan.
Selama dua jam rapat berlangsung, sejumlah isu strategis dibahas secara mendalam, antara lain proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), masalah ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pengelolaan sampah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), pelayanan kesehatan, kondisi darurat kekeringan, pariwisata, serta penyelenggaraan MotoGP. Selain itu, permasalahan terkait bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan, pemanfaatan lahan pertanian, dan persoalan daerah lainnya juga diangkat dalam diskusi.
Salah satu topik penting yang disampaikan Julmansyah sapaan akrabnya adalah terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KSB. Julmansyah menekankan perlunya memasukkan desain program strategis pasca tambang tahun 2030 PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam draft teknokratik RPJMD.
Julmansyah menekankan bahwa perlu ada strategi keluar (exit strategy) yang dapat menggantikan sektor tambang saat penutupan tambang terjadi nantinya. Hal ini menjadi penting mengingat ketergantungan ekonomi KSB saat ini terhadap sektor tambang masih sangat tinggi.
“Ini adalah momentum yang tepat untuk memasukkan isu penutupan tambang (mining closure) dalam perencanaan daerah. Kita harus bersiap menghadapi tantangan pasca tambang, dan sektor alternatif harus mulai direncanakan dengan matang,” ujarnya.
Menanggapi berbagai persoalan daerah yang muncul, Pjs Bupati memberikan arahan dan langsung merespons beberapa isu yang memerlukan penanganan cepat. Ia juga meminta agar para Kepala OPD segera mengadakan rapat lanjutan untuk menangani isu-isu yang dibahas dalam rakor tersebut.
“Jika ada persoalan yang berada di luar kewenangan kabupaten, saya siap untuk memfasilitasi koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi. Misalnya terkait dengan status lahan transmigrasi, saya akan panggil Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH untuk duduk bersama OPD terkait guna mencari solusi terbaik,” janjinya.
Di akhir rapat, Julmansyah menekankan pentingnya kerjasama antar OPD dalam mendukung pelaksanaan lima arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar berjalan sesuai harapan. “Dukungan penuh dari seluruh OPD diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di KSB,” tutupnya. (M-01)
