DPRD KSB Ajak Masyarakat Turut Awasi Penyaluran Gas Melon
Taliwang, MediaKSB, – Kelangkaan gas subsidi 3 kilogram (gas melon) yang masih sering terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dinilai sebagai dampak dari tata niaga yang belum berjalan tertib dan transparan. Ketua Komisi II DPRD KSB, Mustafa HZ menegaskan, pengawasan distribusi gas subsidi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, melainkan perlu keterlibatan masyarakat secara aktif.
“Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan aparat. Masyarakat sebagai konsumen juga harus mengambil peran dalam mengawasi tata niaga gas melon, agar distribusinya benar-benar tepat sasaran,” tegas Mustafa saat dikonfirmasi pada, Sabtu (31/5).
Mustafa mengungkapkan, dalam pertemuan bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB yang juga dihadiri oleh pihak Pertamina dan Hiswana Migas NTB, disepakati perlunya pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan di lapangan. Ini bertujuan untuk meminimalisir praktik penyelewengan dalam penyaluran gas melon yang kerap terjadi.
“Cara masyarakat mengawasi sebenarnya cukup sederhana. Kalau melihat ada kendaraan yang membawa gas melon dalam jumlah besar tanpa identitas resmi agen, segera dokumentasikan dan laporkan ke pihak berwenang. Itu bentuk partisipasi yang sangat penting dan efektif,” ujarnya.
Sebagai barang subsidi, lanjut Mustafa, distribusi gas melon harus melalui jalur resmi yakni agen dan pangkalan. Penjualan di luar jalur resmi tergolong ilegal dan dapat menjadi penyebab utama kelangkaan serta lonjakan harga di tingkat konsumen.
Di lapangan, warga di sejumlah wilayah seperti Kota Taliwang terus mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas melon, meski mereka telah mengikuti prosedur pembelian di pangkalan. Tidak jarang, gas subsidi tidak tersedia saat dibutuhkan, hingga memaksa warga membeli melalui pengecer dengan harga dua kali lipat dari harga normal.
“Jika kondisi ini dibiarkan, maka yang dirugikan adalah masyarakat miskin yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari gas subsidi ini,” tambah Mustafa.
Ketua Komisi II berharap kepada seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat, hingga warga sipil, dapat bersinergi mengawasi jalannya distribusi gas melon agar lebih adil dan merata. (M-04)
