DPRD KSB Berencana Percepat Pembahasan APBD Perubahan
Taliwang, MediaKSB, – DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berencana mempercepat pembahasan APBD Perubahan dengan memulai konsultasi rencana kerja anggaran pada Mei 2026. Langkah percepatan ini diambil agar pemerintah dan legislatif tidak kewalahan menghadapi tenggat waktu pembahasan anggaran daerah.
Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar menjelaskan, percepatan pembahasan dilakukan meski dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) belum masuk secara resmi. Legislatif menilai langkah awal ini penting untuk memastikan pembahasan berjalan lebih tertib dan terukur dari sisi waktu.
“Mei kami mulai pembahasan lebih awal meski dokumen LPP belum masuk. Langkah ini agar pemerintah dan DPRD tidak kewalahan dengan waktu sehingga pembahasan APBD bisa selesai lebih cepat,” jelas Kahar akrab disapa beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD menyebut, percepatan ini juga berkaitan dengan kebutuhan menyelaraskan postur anggaran KSB dengan regulasi mandatory spending yang berlaku. DPRD ingin memiliki cukup waktu untuk melakukan pembahasan mendalam tanpa harus terburu-buru di akhir tenggat.
Salah satu fokus utama percepatan pembahasan adalah menyesuaikan rasio belanja pegawai yang saat ini tercatat 41,14 persen. Angka itu melampaui batas maksimal 30 persen yang ditetapkan regulasi Kementerian Dalam Negeri.
Di sisi lain, alokasi infrastruktur KSB yang baru mencapai 33,95 persen juga perlu didorong menuju ambang batas 40 persen sesuai ketentuan. Pembahasan APBD Perubahan menjadi momentum strategis untuk mengoreksi dua komponen anggaran penting tersebut sekaligus.
Kaharuddin menegaskan, DPRD akan berkoordinasi intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses percepatan ini. Koordinasi lintas lembaga dinilai krusial agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan keputusan anggaran yang tepat sasaran.
“Kami akan duduk bersama TAPD lebih awal agar setiap komponen anggaran bisa dikaji secara cermat dan menyeluruh,” tegasnya.
Pagu anggaran KSB diprediksi masih kompetitif dan mampu melampaui angka Rp2 triliun seperti periode sebelumnya. Ruang fiskal yang cukup besar ini menjadi modal penting dalam menyeimbangkan komposisi belanja pegawai dan infrastruktur sesuai regulasi.
“Harapannya pembahasan APBD Perubahan maupun APBD Murni KSB rampung lebih cepat dari jadwal biasanya. Kami juga berharap seluruh proses legislasi anggaran berjalan transparan dan berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat KSB,” tutupnya. (M-04)
