DPRD KSB Desak Realisasi SPAM Bendungan Bintang Bano
Taliwang, MediaKSB, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendesak agar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bendungan Bintang Bano agar segera direalisasikan.
Desakan itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD KSB, H. Basuki AR, S.E., usai menghadiri audiensi bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB, Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB, DPUPR KSB, dan Perumda Bintang Bano, beberapa waktu lalu.
Menurut H. Basuki,sapaan akrabnya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu manfaat dari proyek strategis nasional tersebut. Padahal, Bendungan Bintang Bano sudah lama diresmikan, namun fasilitas SPAM sebagai pendukung utama distribusi air bersih belum juga beroperasi hingga sekarang.
“Kami mendesak agar SPAM ini segera dijalankan. Tidak ada alasan lagi untuk menunda karena air adalah kebutuhan dasar masyarakat. Proyek sudah selesai, sekarang tinggal kemauan untuk mengoperasikannya,” tegasnya.
Dalam hasil audiensi tersebut, seluruh pihak menyepakati sejumlah langkah percepatan. Pemerintah KSB akan segera mengeluarkan surat serah kelola kepada PDAM, sementara BWS NTB juga akan menyerahkan pengelolaan teknis kepada Pemerintah KSB dan PDAM.
BPBPK NTB dan BWS juga sepakat untuk memperbaiki beberapa bagian SPAM yang masih rusak, bocor, atau belum berfungsi maksimal sesuai tugas masing-masing. “Senin (hari ini) tim teknis dari BWS, PU, dan PDAM akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan percepatan ini berjalan,” bebernya.
Basuki juga menegaskan, DPRD KSB akan terus mengawal proses perbaikan fasilitas hingga SPAM benar-benar dapat beroperasi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat KSB.
Politisi Golkar tersebut menilai, lambatnya realisasi proyek ini berpotensi menimbulkan kekecewaan publik, mengingat kebutuhan air bersih di beberapa kecamatan semakin mendesak terutama saat musim kemarau. “Jangan sampai investasi besar bendungan ini mubazir karena kelambanan birokrasi,” katanya.
DPRD KSB melalui Komisi III juga meminta PDAM untuk memperkuat kesiapan kelembagaan dan operasional, termasuk perekrutan tim keamanan serta pengadaan bahan kimia lanjutan.
Sementara itu, Kepala BPBPK NTB, Dades Prinandes, memastikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti hasil audiensi, termasuk memperbaiki monitorizer panel ATS dan memasang flow meter tanpa mengganggu pengoperasian sistem.
“Kami mengapresiasi inisiasi yang dilakukan Pemerintah KSB bersama DPRD untuk melaksanakan audiensi. Pertemuan ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah agar permasalahan air bersih dari Bintang Bano dapat segera terselesaikan,” katanya.
Dengan adanya kesepakatan dan Kerjasama antar stakeholder ini, DPRD KSB berharap air bersih dari Bendungan Bintang Bano bisa segera mengalir ke rumah-rumah warga, bukan sekadar menjadi janji pembangunan yang terus ditunda. (M-03)
