Dua Kawasan Wisata Kerakyatan KSB Ditarget Rampung Saat Harlah
Taliwang, MediaKSB, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menargetkan dua kawasan wisata kerakyatan di Brang Ene dan Brang Rea rampung dan diresmikan pada momentum Hari Lahir (Harlah) Kabupaten November mendatang.
Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) KSB, Rahadian, S.Pd., M.Si., menjelaskan, target tersebut dinilai penting untuk mempercepat pelaksanaan program strategis daerah terkait wisata kerakyatan.
“Pemerintah daerah menyiapkan sarana dan prasarana, fasilitasi, pengawasan, serta pendampingan manajemen. Namun seluruh aktivitas usaha dan pengembangan bisnis nantinya dikelola langsung oleh desa-desa melalui BUMDesma,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Untuk kawasan Brang Ene, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 11 miliar. Dana itu digunakan membangun jogging track, loket masuk, dan lima titik check point yang disesuaikan dengan kondisi lapangan di kawasan tersebut.
Pemerintah juga membangun rest area di Desa Mujahiddin sebagai titik persinggahan wisatawan. Kawasan ini dilengkapi community area yang menyediakan restoran, homestay, musala, kantin, tempat hiburan, hingga stan UMKM untuk mendukung aktivitas ekonomi kreatif masyarakat sekitar.
“Seluruh kegiatan usaha, pengelolaan pendapatan, hingga pengembangan bisnis akan dilakukan oleh BUMDesma, termasuk penyertaan modal yang berasal dari desa-desa,” tegas Rahadian.
Sementara di kawasan Brang Rea, lanjut Rahardian, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk pembangunan jogging track sepanjang 1,1 kilometer menuju kawasan Gua Mamber. Jalur ini terhubung langsung dengan pintu masuk utama objek wisata yang menyimpan potensi alam dan wisata petualangan menarik.
Di kawasan Brang Rea, pemerintah juga menyiapkan community area di Rarak Ronges yang dilengkapi kantin dan homestay. Fasilitas ini dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga desa yang tinggal di sekitar kawasan wisata tersebut.
Rahadian menegaskan setiap check point di kedua kawasan wisata akan diserahkan pengelolaannya kepada BUMDes masing-masing desa secara mandiri. “Setiap check point nantinya akan diserahkan kepada BUMDes masing-masing desa untuk dikelola secara mandiri sesuai wilayahnya,” pungkasnya. (M-02)
