Fraksi DPRD KSB Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD Perubahan
Taliwang, MediaKSB, – DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (8/7). Tujuh fraksi menyampaikan catatan kritis maupun apresiasi atas postur anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Santri Yusmulyadi, ST, menyatakan fraksinya menerima Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut setelah mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi tata kelola. “Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan rapat berikutnya,” katanya.
Juru bicara Fraksi NasDem, Rizal Fikri menyoroti tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pusat yang mencapai 68 persen dari total pendapatan daerah. Fraksi ini turut meminta evaluasi efektivitas retribusi daerah serta indikator terukur bagi program KSB Maju Luar Biasa.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru tertahan dan baru dimanfaatkan pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Muhammad Adnan, S.Pd, mempertanyakan dasar penyesuaian proyeksi pendapatan daerah serta sorotan kenaikan anggaran di sektor pariwisata, pertanian, dan lingkungan hidup. Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan rinci mengenai faktor pembentuk SILPA senilai Rp1,144 triliun.
Juru bicara Fraksi PAN Iwan Irawan Marhalim menyoroti besarnya SILPA 2025 yang digunakan menutup defisit belanja daerah. “Besaran SILPA sebesar ini patut menjadi bahan evaluasi serius atas kinerja penyerapan anggaran pemerintah daerah pada 2025,” katanya.
Juru bicara Fraksi Hijau PPP-PKB, Fauzan Ahmad mengungkapkan hampir separuh belanja daerah ditopang penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya. “Ini artinya kita ‘membakar tabungan’ masa lalu untuk membiayai operasional saat ini, ini tidak berkelanjutan,” tegasnya.
Juru bicara Fraksi PKS Muhammad Rizyal meminta setiap tambahan anggaran benar-benar memberi manfaat besar bagi masyarakat. “Setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara amanah, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Juru bicara Fraksi Golkar H. Rivai mengapresiasi kinerja pemerintah daerah namun menyoroti stagnasi pendapatan dan sempitnya waktu realisasi belanja. Rivai turut menyoroti kelangkaan gas subsidi 3 kilogram dan kebersihan lingkungan kawasan Kemutar Telu Center.
Seluruh fraksi menyatakan dapat menerima Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas pada tahapan rapat berikutnya. Catatan dan rekomendasi dari masing-masing fraksi diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran daerah ke depan. (M-05)
