Fraksi Golkar Pertanyakan Realisasi dari Program KSB Maju UMKM
Taliwang, MediaKSB, – Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mempertanyakan sejauh mana realisasi dari program Kartu Sumbawa Barat Maju untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Dalam rapat paripurna pandangan umum Fraksi tentang Raperda PAPBD 2025 beberapa waktu lalu, H. Basuki AR, S.E., dari Fraksi Golkar, berharap agar program tersebut benar-benar terlaksana sesuai rencana dan memberikan dampak bagi pelaku UMKM.
“Keberadaan sektor UMKM amatlah penting dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Selain mempertanyakan realisasi program UMKM, Fraksi Golkar juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengelola belanja daerah secara efektif dan efisien. Fraksi meminta agar kualitas belanja ditingkatkan dengan memprioritaskan belanja pokok dibandingkan belanja penunjang.
“Hal ini harus selaras dengan target dan indikator kinerja program, kegiatan, serta sub kegiatan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025,” tegas H. Basuki.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., menjelaskan, realisasi program KSB Maju untuk UMKM saat ini masih dalam tahap pemenuhan aspek administratif. Program ini dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat lewat Koperasi Syariah Tuntas Baca Al-Qur’an (TBA) dan dukungan kepada kelompok usaha masyarakat melalui bantuan modal serta diversifikasi usaha.
“Ini adalah upaya nyata pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” terang Bupati.
Terkait pengelolaan belanja daerah, Bupati menegaskan, pemerintah daerah sepakat dengan pandangan Fraksi Golkar. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah telah berpedoman pada peraturan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Bupati memastikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan anggaran akan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, termasuk penguatan sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan program KSB Maju UMKM dapat terealisasi optimal dan memberi manfaat luas bagi warga Sumbawa Barat. (M-01)
