Ketua DPRD KSB Bantah Anggota Absen Paripurna karena Pokir

TALIWANG, MEDIAKSB – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kaharuddin Umar, membantah ketidakhadiran sejumlah anggota dewan dalam rapat paripurna berkaitan dengan persoalan pokok pikiran (pokir). Paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2027 itu molor sekitar 2,5 jam karena belum mencapai kuorum, Rabu (14/10/2026).
Kaharuddin memastikan seluruh anggota yang tidak hadir memiliki alasan masing-masing dan telah mengajukan izin sebelumnya. Alasan itu beragam, mulai dari urusan partai, kegiatan di luar daerah, hingga sakit.
“Ada yang izin urusan partai tiga orang. Ibu Merliza (wakil ketua) ada kegiatan FGD di provinsi dan beberapa lainnya izin sakit,” jelasnya.
Bantahan itu muncul setelah sempat beredar dugaan sejumlah anggota sengaja absen. Dugaan tersebut dikaitkan dengan program pokir dewan yang baru direviu Inspektorat dan terancam tidak dapat dilaksanakan karena dinilai tidak sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kaharuddin menegaskan ketidakhadiran para anggota tersebut tidak berkaitan dengan persoalan pokir yang tengah direviu.
“Jadi alasannya bukan soal pokir ya,” tegasnya.
Rapat paripurna sedianya dimulai pukul 09.00 WITA. Namun, hingga pukul 10.00 WITA, anggota dewan yang hadir di ruang sidang baru sekitar sembilan orang.
Jumlah itu belum memenuhi syarat kuorum, yakni 50 persen plus satu dari 25 anggota DPRD KSB. Akibatnya, rapat harus tertunda hingga jumlah anggota yang hadir mencukupi.
Sekitar pukul 11.30 WITA, Wakil Ketua DPRD KSB, Badaruddin Duri, akhirnya membuka rapat paripurna. Ia menyebut rapat diikuti 13 anggota sesuai daftar hadir sehingga memenuhi syarat kuorum.
“Karenanya rapat paripurna hari ini kuorum dan dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Meski dinyatakan kuorum, paripurna itu berlangsung tanpa kehadiran satu pun anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP). Dari tujuh fraksi di DPRD KSB, kursi fraksi gabungan itu kosong sepanjang rapat.
Dalam paripurna tersebut, fraksi-fraksi yang hadir menyampaikan pemandangan umum terhadap RAPBD 2027 senilai Rp1,917 triliun. Sejumlah fraksi menerima Raperda tersebut untuk dibahas pada tahapan berikutnya dengan berbagai catatan. (M-05)
