KI NTB dan Diskominfo KSB Gelar Bimtek Monev KIP 2024

Taliwang, MediaKSB, – Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) tahun 2024 pada Kamis (16/20).
Acara yang berlangsung di Aula Diskominfo KSB tersebut dihadiri oleh Ketua Komisioner KI NTB, Sansuri, S.Pt., MM., Wakil Ketua Komisioner KI NTB Drs. H. M. Zaini, serta jajaran koordinator bidang dari KI NTB, seperti Asraruddin, Badrun, dan Suaeb Qury. Selain itu, turut hadir Kepala Diskominfo KSB, Ir. Abdul Muis, M.M., beserta jajaran, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa.
Dalam sambutannya, Muis sapaan akrabnya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wadah untuk meningkatkan kapasitas PPID Desa dalam mewujudkan transparansi pelayanan informasi publik.
“PPID Desa harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di KSB. Penilaian Monev KIP tahun 2024 akan menjadi dasar untuk menilai kinerja pelayanan keterbukaan informasi publik di desa-desa,” ujarnya.
Kadis menambahkan, bahwa penilaian akan dilakukan melalui Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KSB, dengan harapan desa-desa di KSB mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Sementara itu, Ketua Komisioner KI NTB, Sansuri, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik di desa sangat penting. Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) adalah inisiatif untuk mendorong desa-desa agar lebih aktif dalam memberikan pelayanan informasi.
“Desa adalah ujung tombak keterbukaan informasi publik, dan PPID Desa berperan sebagai jantung dari badan publik ini,” katanya.
Desa yang diusulkan oleh PPID Utama KSB untuk mengikuti Program DGIP 2024 adalah Desa Kalimantong, Desa Manemeng, Desa Tongo, Desa Belo, dan Desa Desaberu. KI NTB berharap desa-desa tersebut mampu meraih penghargaan DGIP melalui evaluasi berbasis elektronik. (M-02)